DPRD Pematangsiantar Minta Wali Kota Periksa Keberadaan Rekening Perusda PAUS Rp 5 Miliar di Bank

Pematangsiantar (SIB)- Rapat gabungan Komisi DPRD Pematangsiantar menyimpulkan dan meminta Wali Kota Hulman Sitorus melalui inspektorat daerah memeriksa kebenaran rekening Perusda PAUS (Pembangunan dan Aneka Usaha) Rp 5 miliar di bank, sebagai penyertaan modal.

Kesimpulan yang dibacakan Sekretaris DPRD Mahadin Sitanggang SH tertulis pada pointer 23 s/d 25 menyangkut kondisi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pada rapat paripurna DPRD Pematangsiantar, Senin (14/9).

Penyertaan modal Rp 5 miliar tahun 2015 telah direalisasi Pemko ke Perusda PAUS, belum dimanfaatkan sesuai rencana kerja anggaran Perusda PAUS. Hal ini dinilai DPRD Pematangsiantar menunjukkan ketidakmampuan jajaran direksi untuk mengelola penyertaan modal dimaksud, sesuai rencana kerja anggaran perusahaan.

Karena itu DPRD sependapat meminta kepada Wali Kota Pematagsiantar supaya BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengaudit bagaimana asas dan proyeksi pemanfaatan penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp 4 miliar ditambah penyertaan modal tahun 2015 sebesar Rp 5 miliar, total sebanyak Rp 9 miliar.
Selain itu, agar wali kota mengundang Badan Pengawas Perusda PAUS untuk mengonsultasikan hal pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan jajaran direksi, apakah sesuai rencana kerja.

Sedangkan jajaran direksi PD (Perusahaan Daerah) Pasar Horas Jaya harus mampu mengakomodir permintaan pasar terhadap  nilai estetika tata letak pedagang. Jajaran direksi harus mampu menciptakan suasana aman, tertib, nyaman, bersih dan asri sehingga interaksi emosional antarpedagang dan pembeli bernuansa menyenangkan.

“Mendukung secara psikologis butir-butir pemikiran DPRD tersebut tak terlepas menyangkut peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, tentu melakukan pelatihan-pelatihan guna menciptakan pasar tradisional berbasis manajemen professional dan modern,” saran para wakil rakyat tersebut.
Untuk percepatan pembangunan pasar-pasar tradisional kecamatan sesuai rencana kerja jangka menengah PD Pasar Horas Jaya dan rencana pemerintah pusat diminta kepada wali kota mempertimbangkan pertambahan/ penyertaan modal yang lebih besar pada R-APBD 2016 mendatang.

Kelangkaan air bersih

Membicarakan kinerja BUMD PDAM Tirtauli oleh DPRD meminta jajaran direksi lebih visioner ke depan, mengantisipasi kelangkaan sumber air bersih. Harus mampu melakukan terobosan terhadap sistem pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan.

Seyogianya dalam pengembangan penyediaan air, PDAM Tirtauli harus mampu melaksanakan konstruksi dan tata kelola sistem penyediaan air minum (SPAM). Prediksi kelangkaan air bersih harus dibuat secara hitung mundur metoda grafikasi ilmiah yang solutif. “Metoda inilah diaplikasi para pakar untuk mengevaluasi dan memberikan suntikan pemikiran positif.” (C01/h)