Menkumham RI Setuju ULP Didirikan di Kota Tebingtinggi dan Relokasi Lapas

Tebingtinggi (SIB)- Menkumham RI DR Yasona Hamonangan Laoly SH MH menyambut baik dan setuju  pembentukan Kantor Unit Layanan Pasport (ULP) dan Relokasi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas IIB Kota Tebingtinggi.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Tebingtinggi Fraksi Golkar Pahala Sitorus MM yang juga selaku penggagas pembentukan ULP dan relokasi Lapas melalui telepon seluler kepada SIB, usai bertemu dengan Menkumham Yasona Laoly, Senin (14/9) di ruang kerjanya.

Disebutkan, ia juga menjelaskan surat Wali Kota Tebingtinggi perihal usulan pembentukan ULP yang ditujukan ke Menkumham RI cq Dirjen Imigrasi telah disampaikan Kadiv Imigrasi beberapa waktu yang lalu. "Dalam pertemuan itu, saya juga membawa surat yang sama dan Pak Menteri langsung menyatakan setuju ULP ada di Tebingtinggi," sebutnya.

Mengenai usulan relokasi Lapas klas-IIB,  Menkumham pada prinsipnya sangat setuju. Namun, ia menjelaskan, setelah proses administrasi dari Kanwil Kemenkumham Sumut selesai, Kemenkumham cq Dirjen Pemasyarakatan akan membentuk team untuk membuat kajian selanjutnya dan akan meminta Kementerian Keuangan untuk menghitung nilai aset Lapas Tebingtinggi saat ini

Untuk rencana lokasi Lapas yang baru, Menkumham meminta agar dibangun di tempat yang jauh dari pemukiman, ada akses transportasi dan yang terpenting areal yang cukup luas. "Lapas Tebingtinggi diharapkan ke depan dapat menjadi Lapas percontohan nantinya," pinta Yasona Laoly kepada legislator Tebingtinggi itu.

Pahala yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi versi Agung Laksono, menjelaskan kepada Menkumham bahwa, bentuk keseriusan Pemko Tebingtinggi, Wali Kota telah menyiapkan lima gedung untuk dipilih oleh Kadiv Imigrasi dan telah ditinjau lokasinya baru-baru ini bersama Kadiv Imigrasi Diah Bc IP SH MH dan Kakan Imigrasi Pematang Siantar Jaya MH. (C 16/k)