Anggota DPR RI Janji Perjuangkan Anggaran Perbaikan Bendungan Saluran Irigasi Yang Rusak di Dolok Ilir

Simalungun (SIB)- Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dr Capt Anthon Sihombing bersama masyarakat, Jumat (14/3) meninjau lokasi rusaknya bendungan saluran irigasi sepanjang lebih kurang 50 meter di Nagori Dolok Ilir Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun yang mengakibatkan masyarakat/petani sudah 3 tahun tidak dapat membuka kolam ikan karena ketiadaan air.

Menurut masyarakat yang disampaikan kepada Anthon bendungan saluran irigasi tersebut sudah beberapa kali diperbaiki masyarakat/petani, namun karena perbaikan secara manual bendungan tidak kokoh dan rusak atau longsor kembali. Juga disampaikan masalah itu sudah disampaikan kepada aparat terkait, namun belum ada perhatian.

Anthon dalam peninjauan tersebut merasa prihatin. Untuk itu spontan Anthon Sihombing untuk tahap pertama telah menyampaikan sekedar bantuan biaya gotong royong masyarakat untuk memperbaiki bendungan yang rusak. Sekaligus diminta agar masyarakat segera menyampaikan proposal anggaran perbaikan saluran irigasi, agar dapat diusahakan dari Dinas Pengairan Sumut atau dari Departemen Pengairan Pusat di Jakarta.

23.711 THL
Sementara itu, sebanyak 23.711 THL (Tenaga Harian Lepas) penyuluh dari seluruh Indonesia dari Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perkebunan dan Departemen Kelautan/Perikanan secara bertahap akan ditetapkan menjadi PNS mulai Tahun Anggaran 2014.

Hal itu disampaikan Anthon sewaktu reses di P Siantar dalam pertemuannya dengan lebih kurang 300 THL penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan P Siantar-Simalungun di P Siantar, Kamis (13/3). Hal itu merupakan kesepakatan pertemuan antara Komisi I, III dan XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri baru-baru ini Jakarta.

Dikatakan, dari 23.711 THL penyuluh tersebut ada 295 orang dari Kabupaten Simalungun dan 25 dari Kota P Siantar. Bahkan diharapkan 10.000 THL penyuluh TA 2014 ini bisa ditetapkan menjadi PNS, sisanya diusahakan secara bertahap menjadi PNS.

Menurut Sihombing, anggaran biaya untuk penetapan THL penyuluh menjadi PNS akan dibicarakan Banggar (Badan Anggaran) DPR RI pada pembahasan APBN-P (perubahan) yang direncanakan Mei mendatang. Karena itu diharapkan agar pemerintah jangan ragu-ragu untuk menetapkan THL penyuluh tersebut menjadi PNS, karena diyakini bahwa DPR RI/Banggar DPR RI dapat menyetujuinya.

(R-17/f)

Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 16 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.