Sudah Lewat Tahapan, 2 Desa Belum Serahkan Berkas Hasil Pilkades Dairi

Sidikalang (SIB)- Dana pelaksanaan Pilkades serentak yang ditampung dalam APBD Kabupaten Dairi, dipertanyakan sejumlah warga. Warga menaruh curiga dengan dana tersebut karena para Calon Kepala Desa (Cakades) masih memberikan sejumlah biaya untuk pencalonan. Selain itu, warga  juga mencurigai penggunaan logistik Pilkades berupa kotak suara yang diduga berasal dari bekas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bappemas Pemdes) Kabupaten Dairi, Drs Pasder Berutu MSi kepada wartawan SIB  Senin (7/12) di ruang kerjanya menyebutkan, dana Pilkades dari APBD Dairi Rp. 2.068 M diperuntukkan honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), honor Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) serta biaya-biaya rapat.

“Secara langsung uang kita berikan honor Ketua BPD Rp. 250 ribu, Sekretaris Rp. 200 ribu dan anggota Rp. 150 ribu. Sedangkan untuk Ketua P2KD Rp. 800 ribu, Sekretaris Rp. 700 ribu dan anggota Rp. 600 ribu. Kalau untuk P2KD jumlahnya hanya 7 orang satu desa, sedangkan BPD bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk,” ujar Berutu.

Ditambahkan Berutu, dana tersebut juga dipergunakan untuk biaya-biaya rapat yang selalu menyediakan snack dan makan, biaya pengeras suara, pengadaan tenda dan kursi saat pemungutan suara dan pembuatan TPS. Sedangkan secara tidak langsung, dana tersebut juga dipergunakan untuk pencetakan kertas suara, kotak suara dan pengadaan tinta.

Hingga saat ini diakui Berutu, bahwa berkas hasil Pilkades Desa Huta Rayat, Kecamatan Sidikalang dan Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-punga belum mereka terima. Menurutnya, Kamis (10/12) seharusnya berkas tersebut sudah sampai di meja Bupati Dairi untuk diputuskan dan penerbitan Surat Keputusan (SK).
“Kami belum menerima berkasnya, pada hal tahapan seharusnya sudah kami terima. Kalaupun bermasalah, seharusnya berkas gugatan mereka juga sudah sampai pada kami untuk diajukan ke Bupati Dairi,” ujar Berutu.
Disinggung mengenai permasalahan Desa Huta Rayat dan Silalahi I, Berutu mengaku telah melakukan koordinasi dengan P2KD masing-masing desa. Menurutnya, Desa Silalahi I nantinya akan disimpulkan oleh Bupati Dairi selanjutnya diputuskan dengan pembuatan SK.

“Dalam rapat koordinasi, P2KD mengakui ada melakukan kesalahan. Namun, seluruh calon sudah mengetahui itu sebelumnya,” imbuhnya. (B05/h)