Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Siantar Diwarnai Protes Pengurus BPSK

Pematangsiantar (SIB)- Suara-suara keras mewarnai rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Pematangsiantar dipimpin  Rudolf Hutabarat dengan  Dinas Perindag bersama komunitas masyarakat yang memprotes pengurus BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di ruangan Gabungan Komisi, Rabu (26/3).

Komunitas masyarakat pemrotes terdiri LPKSM Boru Toba, Yosef Abiden Napitu   dan P Simarmata  dari Perlindungan Konsumen Trisula menuding tim pemilih  pengurus BPSK periode 2014-2019, tidak independen.

Karenanya sosok pengurus yang dipilih menyimpang dari Permen Perindustrian dan Perdagangan nomor 13/M-DAG/Per/2010.

Dalam kaitan ini, P Simarmata didaulat pimpinan rapat bicara menyampaikan aspirasi dan protes sempat dibaluti ketegangan. Penyebabnya? Kodir Siregar dan Morina utusan Kadis Perindag tidak sinergis memberi jawaban atas materi protes yang ditanyakan.

Berlomba memberikan argumentasi di forum dengar pendapat tersebut membuat nuansa  rapat diwarnai suara-suara keras, meski dalam batas tertentu. Pasalnya, SK 800/ 628-II/ WK-2014 tertanggal 18 Februari 2014 didesak direvisi dan diusulkan status keberadaan Zainal Siahaan  dievaluasi, pinta komunitas masyarakat dalam suratnya.

Menurut P Simarmata, komposisi pengurus BPSK menempatkan orang Parpol (partai politik) dan pegawai BUMD, menyimpang dari Permen Perindustrian dan Perdagangan. Komisi I DPRD didesak  melakukan mediasi agar permasalahan  tidak berlarut-larut.(C1/w)