Dairi Adem-adem Saja, Padahal Banyak Kasus yang Mengendap

Sidikalang (SIB)- Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang  reses di Polres Dairi dan Kejaksaan Negeri Sidikalang, Jumat (8/1). Reses yang dilakukan di kedua lembaga tersebut berkaitan dengan fungsi anggaran dan pengawasan.

Waka Polres Dairi Kompol Samsul Bahri Siregar mengatakan, anggaran Polres Dairi untuk tahun 2016 mengalami kenaikan 28 persen dari tahun 2015. Anggaran 2016 Rp 33,4 milliar lebih sedangkan anggaran 2015 Rp 25,9 milliar sehingga mengalami peningkatan sekira Rp 7,4 miliar lebih.

Untuk 2016 ada delapan program yang harus dijalankan sesuai dengan anggaran tersebut yakni dikma dan pelaksanaan tugas polisi, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan dan pengawasan akutanbilitas, pendidikan dan pelatihan, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, pemberdayaan potensi keamanan dan ketertiban, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan pada tahun 2015 hanya ada tujuh program.

Ada pun hambatan yang dihadapi polres Dairi terutama dalam penindakan narkoba dan korupsi yang merupakan salah satu prioritas Polres Dairi yaitu tentang aturan mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, tidak adanya bandar besar, adanya oknum-oknum tertentu yang jadi pengedar, sehingga terjadi benturan, kurangnya anggaran penyelidikan kasus korupsi.

Kajari Sidikalang Jonny Pardede mengatakan anggaran Kejari Sidikalang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kejari Sidikalang kekurangan personil staf dan jaksa. Selain itu, pejabat yang ada di sini merupakan orang yang baru, mulai dari Kajari, Kasi Pidsus, Kasi Intel sehingga harus terlebih dahulu mempelajari kasus yang ada di kejaksaan ini. Ia menyebutkan, ada beberapa kasus korupsi yang sedang dalam proses pengembangan yakni kasus korupsi kapal fiktif, dana sosialisasi KPU Pakpak Bharat, dugaan korupsi rehabilitasi bedah rumah dan beberapa kasus lainnya.

Junimart mengatakan, reses ini untuk mengkroscek anggaran yang diturunkan dari pusat ke daerah, sesuai dengan yang diajukan mereka. Ia menyebutkan, anggaran Polri 2016 mencapai Rp 73 triliun lebih yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya  Rp 50 triliun. Kenaikan anggaran ini karena kepolisian merupakan pilar terdepan yang berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Demikian juga kenaikan anggaran Polres Dairi yang sudah meningkat diharapkan polisi dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, terutama penanganan kasus-kasus korupsi . Polres Dairi bila dibandingkan dengan Polres Pakpak Bharat sudah tertinggal terutama penanganan kasus korupsi.

“Pertemuan ini merupakan sudah yang ketiga kalinya, namun polres Dairi belum menunjukkan jati diri sebagai polres yang mandiri,” sebut Junimart.

Pertemuan yang ketiga ini tidak dihadiri Kapolres Dairi, sehingga ada rasa kecewa. “Saya ingin mendengar langsung dari Kapolres apa hambatan-hambatan yang dialami dalam menyelesaikan kasus yang ada termasuk kasus korupsi yang sudah mengendap beberapa tahun, misalnya kasus Alkes, Raskin, pengalihan fungsi hutan,” kata Junimart.

Sama halnya dengan Kejaksaan Sidikalang, lanjut Junimart, sejak lima tahun lalu tidak ada kasus yang sedang ditangani naik sampai ke pengadilan, semuanya berjalan di tempat. Kajari belum bisa menunjukkan diri sebagai petarung dalam mennyelesaikan kasus korupsi. “Tidak adanya kasus korupsi yang naik sampai ke pengadilan seakan Dairi ini adem-adem saja, pada hal begitu banyak kasus yang mengendap,” sebutnya. Ia berharap kedua lembaga tersebut segera bergerak menuntaskan kasus yang selama ini mengendap.(Dik-TPT/c)