Tuding Dewan Tidak Mau Kerja, Ratusan Massa Demo DPRD Labuhan batu

Rantauprapat  (SIB)- Sekitar 500-an  massa  diiringi musik dan tortor  gondang  Batak dari bergagai  elemen  masyarakat Labuhanbatu seperti, Forum Pemuda  Batak Labuhanbatu,  APEL-MERAH  (Aliansi Masyarakat  Peduli Labuhanbatu Menuju  Rakyat Sejahtera, MAPELA  (Masyarakat peduli  Labuhanbatu)  dan warga lainnya, melakukan demo  ke  DPRD  Labuhanbatu, Rabu (8/1). Mereka mempertanyakan DPRD  mengapa  tidak  mau  bekerja  mensyahkan  P-APBD   Labuhanbatu 2013  dan R-APBD 2014. Akibatnya pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak tidak  dapat terwujud.

Salah seorang orator  aksi Forum Pemuda  Batak  Labuhanbatu Otto Siahaan  menegaskan,  agar  masyarakat Labuhanbatu yang  terdaftar  sebagai  pemilih  pada  9 April mendatang untuk menggunakan hak pilihnya lebih cerdas agar tidak terulang lagi  kejadian  DPRD Labuhanbatu  tidak  bekerja  dengan tidak  mensyahkan  P-APBD dan R-APBD yang mengakibatkan kerugian  masyarakat.

“Anggota DPRD yang  mencaleg  saat  ini untuk periode 2014-2019 atau  disebut  anggota  DPRD incumbent. Kita menghimbau  agar lebih cerdas  memilih wakil rayat  di  DPRD  sehingga produk  DPRD Labuhanbatu 2014-2019  nantinya lebih prorakyat  serta pro kepentingan rakyat,” kata Otto Siahaan.

Sementara orator aksi yang mengatasnamakan MAPELA  (Masyarakat  Peduli  Labuhanbatu)  Hasanuddin meneriakkan  gagalnya DPRD Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas  dan kewajibannya yang telah  diamanatkan konstitusi dalam pembahasan  P-APBD  2013  dan  R-APBD 2014 yang mengakibatkan kerugian  pemerintah daerah dan masyarakat  Labuhanbatu.

“Anehnya  para  anggota  DPRD  tersebut  tidak  membahas  sedikit pun  bahkan  menjadualkan  pembahasan  pun  tidak.  Sehingga  terkesan, DPRD Labuhanbatu  mengutamakan  tugas  kerja  yang  menyentuh  pribadi  DPRD  seperti  kunker  atau  bimtek.  Sebaiknya, dikerjakan dahulu tugas pokok  sebagai legislatif seperti  pembahasan APBD  Labuhanbatu  menyeluruh  kemudian  tugas  kerja  kunker maupun bimtek lainnya,” kata  Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan,  akibat  tidak  dikerjakan  oleh DPRD  Labuhanbatu pembahasan P-APBD  2013  dan R-APBD  2014  dikhawatirkan anggaran DAU  (dana  alokasi umum)  2014  akan dipotong dari pusat dan pembangunan di Labuhanbatu  akan terhenti. “Bahkan gaji tenaga honor, honor  kepala lingkungan  se-Labuhanbatu, honor Kepala  Desa  dan para  TKS (Tenaga  Kerja Sukarela) di berbagai instansi akan terkatung-katung  serta kegiatan lainnya akan terbengkalai,” katanya.

Selain itu, para anggota  dewan juga  dituding  sudah  tidak  bekerja  maksimal sesuai tupoksinya/fungsinya sebagai legislasi, bugeting/anggaran dan pengawasannya yang mengakibatkan kerugian  masyarakat yaitu menghalangi  pembangunan di Labuhanbatu.

MASSA TOLAK DIALOG
Demo massa itu sempat  diterima  di  depan  tangga  gedung  DPRD Labuhanbatu oleh Ketua  DPRD Hj  Ellya  Rosa,  Ketua  Komisi  A, Indra David Siahaan dan anggota dewan lainnya Dahlan  Buhkori, Akhiyar Simbolon,  Irwansyah, namun puluhan  anggota dewan lainnya tidak muncul.

Ketua DPRD mengajak  beberapa  perwakilan  aksi  demo  untuk  berdialog  ke Asrama Haji Rantauprapat  karena  ruangan  gedung  DPRD  sedang direnovasi.  Namun  massa menolak.  Kemudian  para wakil rakyat itupun pergi  meninggalkan  massa. Aksi  itu  lalu  berjalan ke arah luar gedung (asrama  haji  Rantauprapat)  yang dikawal  petugas Satpol  PP  dan  petugas  polisi  dan TNI.

Karena  tidak  ada  kesepakatan dialog antara DPRD dengan  massa, kemudian aksi demo  berlanjut ke kantor Bupati  Labuhanbatu. Namun Bupati maupun Wakil Bupati  tidak hadir  sehingga massa pun balik dan bergerak ke kantor Kejari Rantauprapat.

Di depan kantor Kejari  Rantauprapat, aksi massa itu diterima Kajari Rantauprapat  Bambang Sudrajat SH. “Kami  meminta agar pihak Kejari  Rantauprapat melidik kasus anggaran uang negara yang  diselewengkan para anggota  dewan,” kata salah satu orator  aksi  sambil  menyerahkan  kertas kepada Kajari Rantauprapat.  Kemudian  massa  aksi  demo  itu  pun pulang. (D12/x)