Gerindra Tolak Pengadaan 22 Mobil Operasional Anggota DPRD Tanjungbalai

Tanjungbalai (SIB)- Fraksi Gerindra menolak usulan pengadaan 22 unit mobil dinas untuk operasional anggota DPRD Tanjungbalai.

"Gerindra tegas menolak usulan pengadaan mobil operasional untuk 22 anggota DPRD yang anggarannya direncanakan ditampung APBD TA2016," tegas Ketua Fraksi Gerindra Antoni Darwin kepada SIB, Kamis (11/2).

Anton mengatakan, usulan pengadaan 22 unit mobil operasional anggota dewan (tidak termasuk tiga pimpinan dewan) terkesan pemborosan anggaran. "Lebih baik anggarannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai. Masih banyak yang miskin, pengangguran, ini yang harus diperhatikan agar mereka terlepas dari belenggu kemiskinan," terang Anton.

Diperkirakan dana untuk pengadaan 22 unit mobil operasional anggota DPRD Tanjungbalai sekitar Rp 6 miliar. "Dananya bisa mencapai Rp 6 miliar lebih, kira-kira segitulah. Kalau PAD kita paling di kisaran Rp 50 miliar," katanya.

Anton menyebut, ketika rapat pembahasan, wacana menguat atas usulan tersebut. "Saat rapat kemarin ada yang bilang camat saja punya mobil dinas sedangkan kita (DPRD) selevel dengan wali kota hanya pakai kendaraan roda dua," ujar Anton dan menilai kendaraan dinas komisi dan fraksi atas pinjam pakai dari Pemko masih memadai dan layak pakai.

"Yang seharusnya ditambah untuk mobil pool DPRD. Karena baru satu dan maunya ditambah dua lagi, dananya juga terjangkau," tandasnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) M Yunus kepada SIB membenarkan usulan pengadaan 22 unit mobil operasional anggota DPRD. "Sudah masuk di KUA PPAS.
Itupun diusulkan pinjam pakai kepada Pemko, sedangkan biaya perawatan dan BBM ditanggung masing-masing anggota untuk efisiensi anggaran. Jenisnya antara Avanza dan Ertiga dan harga per unitnya lebih kurang Rp 200 juta," kata Yunus.

Wacana usulan pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD Tanjungbalai juga sempat diungkapkan oleh DPRD periode sebelumnya yang alokasi anggarannya ditampung di APBD TA2015. Namun usulan itu ditentang sejumlah elemen masyarakat dan akhirnya dibatalkan. (D18/D19/q)