Sofyan Tan Dorong Menteri Pendidikan Lakukan Pemerataan Pendidikan Antar Daerah

Medan (SIB)- Menteri pendidikan didorong untuk lebih memikirkan kebijakan memeratakan pendidikan antar daerah daripada mengeluarkan kebijakan Full Day School di Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, Sabtu (13/8) di Medan. Disebutkan, persoalan pendidikan terbesar saat ini, adalah jauhnya kesenjangan pendidikan antara daerah di luar Pulau Jawa dengan daerah di Pulau Jawa. Baik dari sisi mutu pendidikan, mau pun fasilitas. "Jadi bukan persoalan anak tidak bersama orangtua dari jam pulang sekolah yang berlaku saat ini hingga berakhirnya jam kantor. Karena tidak semua orangtua di Indonesia yang menghabiskan waktunya bekerja di kantoran. Persoalan pendidikan kita saat inikan tentang kesenjangan pendidikan antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kesenjangan pendidikan ini dipastikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan jika tetap dibiarkan," ujar Sofyan Tan.

Ia berharap pemerintah memperhatikan fasilitas di semua sekolah terutama di daerah-daerah. Dengan penambahan fasilitas di sekolah-sekolah diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan para peserta didik dan kesenjangan yang terjadi tidak terlalu tinggi.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan, persoalan anak tidak bersama orangtua sejak jam pulang sekolah hingga berakhirnya jam kantor merupakan persoalan di kota-kota besar, seperti Jakarta. Bukan persoalan di daerah seperti Papua, Kalimantan mau pun Sumatera. Karenanya tidak sepantasnya menteri mengeluarkan kebijakan yang hanya menjadikan persoalan di satu kota besar sebagai dasar kebijakan.

"Indonesia kan bukan hanya Jakarta atau pun Surabaya, tetapi juga kota-kota di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara atau pun Sumatera. Karenanya jangan jadikan persoalan di kota Jakarta menjadi dasar satu kebijakan yang akan berlaku secara nasional," tegas Sofyan Tan.

Lebih lanjut Sofyan Tan mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk memberi makan siang para siswa jika kebijakan ini dilanjutkan. "Jika dibebankan ke orangtua, maka akan banyak orangtua yang kesulitan karena menambah biaya, tetapi jika dibebankan ke negara maka bisa dipastikan anggaran yang dibutuhkan sangat besar, termasuk menambah anggaran untuk guru. Karena tidak sedikit guru di negeri yang memiliki pekerjaan sampingan untuk
menambah penghasilan. Belum lagi sekolah akan kesulitan menyiapkan ruang kelas kalau jumlah kelas yang ada saat ini terbatas," imbuh Sofyan Tan.

Pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan menurut Sofyan Tan, hendaknya juga memperhatikan kebutuhan anak didik. Terutama kebutuhan bermain, membantu orang tua, bahkan juga kebutuhan menambah pengetahuan di luar bidang akademik seperti les musik mau pun olahraga. Karena itu komisi X diyakini akan memanggil menteri untuk mempertanyakan kebijakan ini. Komisi X dipastikan akan memanggil Menteri Muhadjir Effendy untuk mempertanyakan dasar kebijakan ini", ujarnya. (A12/d)