Kunjungi DPC Partai Gerindra Medan, KPK Ingin Cegah Praktik Korupsi di Parpol

Medan (SIB)- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) divisi pencegahan menyambangi kantor DPC Partai Gerindra Medan di Jalan Danau Singkarak, Kamis (1/9).
Kedatangan perwakilan lembaga anti rasuah itu ingin melakukan pencegahan praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik mengingat besarnya biaya politik.

"Bukan fenomena baru masalah korupsi melibatkan kader partai, hal ini tidak lepas dari mahalnya biaya politik. Kedatangan kami ingin mendengarkan langsung dari pengurus partai terkait proses rekrutmen, kaderisasi, pendanaan serta keuangan partai," kata Perwakilan KPK, Maruli Manurung didampingi Surianto dan dua staf KPK lainnya.

Kata dia, untuk menggerakkan roda atau mesin partai dibutuhkan biaya yang tidak sedikit termasuk mobilisasi kendaraan. "Kami ingin mengetahui program Partai Gerindra dan sumber dana yang dipergunakan," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Medan, Boby O Zulkarnaen mengaku pihaknya lebih mengedepankan infrastruktur partai di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Dalam menjalankan roda organisasi, dia mengakui ada beberapa sumber dana diantaranya, dari APBD Kota Medan melalui Badan Kesbangpolinmas. Kedua iuran wajib anggota DPRD Medan yang berjumlah 6 orang.

"Setiap gaji anggota dewan dipotong 25 persen sesuai AD/ART partai. Sedangkan 60 persen dana APBD difokuskan untuk biaya kaderisasi serta 40 persennya untuk biaya sekretariat kantor," ujar Boby yang didampingi Sekretaris Jhon Sari Haloho, Bendahara Awi.

Boby mengaku, anggota DPRD Medan hanya dibebankan iuran wajib sesuai AD ART Partai. "Selain itu tidak ada kewajiban anggota dewan untuk menyetor uang ke partai, kami juga tidak ingin membebani anggota dewan terlalu besar," tambahnya.

Sedangkan untuk tingkat pengurus anak cabang (PAC), pihaknya mencari sosok atau figur yang dikenal masyarakat, memiliki kemampuan finansial serta mampu berorganisasi.

"Kita memilih infrastruktur yang memiliki kemandirian karena keberadaan partai bukan hanya mengurusi keberadaan pengurus. Artinya, pengurus tidak menjadikan partai sebagai mesin pencari uang, karena sudah menjadi konsekuensi ketika menjadi pengurus harus mampu menanggulangi biaya operasional partai," tegas Boby yang juga didampingi Ketua PAC Medan Marelan, Haris Kelana Damanik serta Ketua PAC Medan Area, Binsar serta Sekretaris PAC Gerindra Medan Barat, Saleh Lubis dan Nico Simanjuntak.

Dalam kesempatan itu, Boby menerangkan bahwa setiap bulannya DPC Partai Gerindra Medan selalu menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada DPD Partai Gerindra Sumut serta DPP Partai Gerindra.

Mendengar hal itu, perwakilan KPK Maruli Manurung memberikan apresiasi langkah tersebut dan dianggapnya sebagai sebuah kemajuan.

Maruli mengaku akan meminta partai lain untuk melakukan hal yang sama. "Ini sangat kita apresiasi dan sebagai langkah modernisasi partai. Kita akan menyampaikan hal ini ke partai lain yang akan dikunjungi selanjutnya," katanya. (A15/q)