Ketua Komnas PA Indonesia : Pemerintah Harus Siapkan Infrastuktur dan Beri Makan Siswa Gratis

Medan (SIB)- Rencana kebijakan full day school atau sekolah sehari penuh yang akan diterapkan di sejumlah lokasi, menuai banyak respons dari masyarakat yang umumnya khawatir kebijakan ini akan menghambat sosialisasi dan perkembangan karakter anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait kepada SIB via telepon, Jumat (23/9) menyatakan kebijakan itu bisa diterima dengan catatan semua keperluan anak bisa dipenuhi pemerintah selama berada di sekolah.

Arist mengatakan Mendikbud Muhadjir Effendy membuat rencana full day untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta. Alasannya agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja, sehingga bisa dikontrol. Program itu sungguh baik kalau pemerintah juga siap menjadikan sekolah sebagai tempat yang paling nyaman bagi pelajar, dimana segala kebutuhannya terpenuhi, termasuk juga makan bagi mereka selama di sekolah.
Kebutuhan siswa yang dimaksud adalah infrastruktur yang baik di antaranya adanya perpustakaan yang baik dan representatif bagi siswa, gedung sekolah yang nyaman, kurikulum yang tidak menakutkan, anak-anak terproteksi dari kejahatan termasuk kekerasan baik dari siswa maupun guru.

Selain itu, sekolah juga harus ramah anak. Bahkan, anak disediakan tempat untuk beristirahat, bermain dan rekreasi, karena itu merupakan dunianya. Dan itupun bagi anak yang orangtuanya bekerja sampai sore.

Sementara khusus di Sumut, dimana masih banyak orangtua yang mengharapkan bantuan anaknya sepulang sekolah untuk bekerja di ladang, mungkin hal seperti ini terlalu memberatkan. Contohnya di Berastagi, ujarnya, dimana sepulang sekolah, anak dibawa ke ladang untuk membantu orangtua. Belum lagi kalau biaya makan dan lainnya dibebankan kepada orangtua, pasti dirasa sangat memberatkan.

Disebutkannya, tidak semua siswa sama, mereka mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dan mereka juga perlu berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga yang ada di rumah. Kebijakan full day school akan mengurangi interaksi seorang anak dengan keluarganya.

Implementasi full day school harus didahului kajian yang utuh. Menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah dapat mengganggu intensitas interaksi anak dengan orangtua. Ini akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak.

Untuk menjawab permasalahan anak, kebijakan Muhadjir harus berporos pada anak. Setidaknya, menurut ada beberapa hal yang harus diperhatikan Mendikbud seperti penambahan beban guru, penambahan biaya untuk kegiatan, penyesuaian kegiatan anak dan orangtua, orangtua yang tidak bekerja, anak yang harus membantu orangtua hingga keragaman kondisi sosial di berbagai daerah, ujar Arist lagi.

Ditambahkannya lagi, proses pembelajaran bukan hanya terjadi di sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah, yakni melalui sanggar dan keluarga. Bahkan beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan hal tersebut mendapatkan keluhan dari orang tua murid.

Kalaupun dicobakan di sejumlah daerah, Full day school jangan sampai membuat anak stres. Kalau ada kecenderungan anak tidak nyaman, sebaiknya program itu dihentikan. Jangan sampai anak-anak ini menjadi 'kelinci percobaan' atas program atau kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pada setiap pergantian menteri, ujarnya mengakhiri. (R20/l)