40 Puskesmas di Sumut Kejar Akreditasi

Medan (SIB) -Sebanyak 40 Puskesmas di Sumut akan dilakukan penilaian untuk mencapai akreditasi versi 2012. "Di Sumut ada 571 Puskesmas dan rencananya 2016 ini ada 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi. Untuk Medan, rencananya ada 2 Puskesmas yang akan mengikuti akreditasi  Nopember nanti," kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut, dr Retno Sari Dewi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/10).

Setiap Puskesmas akan dilakukan penilaian akreditasi tim independen dengan jenjang yang berbeda. "Ada presentasenya dan hasil penilaian dari presentase ini yang akan disesuaikan dengan jenjang akreditasi apakah dasar, madya, pratama atau lainnya. Penilaian yang dilakukan yaitu bagaimamana upaya kesehatan perorangan, masyarakat, administrasi dan manajemennya," ujar Retno.

Dijelaskannya, tahapan akreditasi meliputi proses pelatihan dan persiapan, pendampingan, pengajuan, survei, penetapan. Ada 383 FKTP yang akan melaksanakan akreditasi yaitu tahun 2017 sebanyak 125, tahun 2018 ada 119 dan 2019 sebanyak 199. Sedangkan untuk pendampingan dari kabupaten/kota, Dinkes Sumut dan pusat.

"Jumlah yang masuk untuk akreditasi ada 383. Diharapkan, tahun 2019 semua FKTP sudah di akreditasi bersamaan dengan   program total coverage BPJS Kesehatan. Ke depannya, tahun 2017 dan 2018, juga dilakukan akreditasi bagi dokter mandiri dan klinik," katanya.

Karena itu, Retno berharap pentingnya komitmen Pemda, Dinkes kabupaten/kota. "Jangan hanya disertifikat tetapi bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tukasnya.

Terpisah, Kadis Kesehatan Medan drg Usma Polita mengatakan, tahun ini ada 4 Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi. Ke empatnya yaitu Puskesmas Teladan, Padang Bulan, Denai dan Belawan. "Untuk akreditasi itukan membutuhkan biaya. Kita menyiapkan sarana dan prasarananya," katanya.

Dengan diakreditasinya Puskesmas, lanjut Usma, maka pelayanan semakin lebih baik, terukur. "Ada 182 elemen penilaian yang dilakukan tim penilai independen, dari penilaian itu, ditentukan apakah layak diakreditasi, apakah akreditasinya pratama atau paripurna," ujarnya singkat. (A18/ r)