Pengamat: Gatot Hanya Ingin Lihat Respon Masyarakat

Medan (SIB) -Pernyataan Panglima TNI yang melarang TNI ikut politik dinilai hanya ingin melihat sejauh mana respon dari masyarakat. "Pak Gatot membuat pernyataan itu hanya ingin melihat bagaimana respon dari masyarakat. Apapun tanggapan dari masyarakat, mereka akan menganalisis," kata Warjio kepada SIB di Medan, Jumat (7/10).

Namun dari sisi politik, menurut Warjio, masyarakat tidak akan menerimanya secara kelembagaan masuk ke dalam politik. "Kalau ini terjadi yang dikhawatirkan masyarakat akan terjadi otoriteris baru di Indonesia," ungkapnya.

Sebenarnya, Warjio menilai, dalam tatanan politik praktis secara kelembagaan TNI tidak boleh. Tapi kalau individu boleh dan harus keluar dari TNI sesuai peraturan perundang-undangan.

Warjio menyontohkan, Agus Harimurti Yudhoyono dari TNI dan Sylviana Murni dari PNS aktif terpaksa harus mengundurkan diri karena ikut bertarung dalam Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sementara, secara terpisah sejumlah kalangan anggota DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung dari Fraksi PKS dan Janter Sirait SE dari Fraksi Golkar berbeda tanggapan terkait pernyataan Panglima TNI tersebut.

Syamsul Qodri Marpaung mengatakan dunia politik Indonesia sudah meninggalkan dwi fungsi ABRI, dengan adanya pernyataan panglima, membuat mundur dunia politik dan tidak dibenarkan institusi multi fungsi.

"Kita sudah tinggalkan dwi fungsi, kok malah kita balek mundur kebelakang, kan tidak diperbolehkan ada institusi multi fungsi. Kita maunya TNI seperti sekarang inilah, netral dan cukup menjaga kedaulatan RI," harapnya.

Sedangkan Janter Sirait setuju-setuju saja, namun perlu ada pengkajian lebih dalam tentang kualitas perilaku masyarakat terhadap nilai sosiologi kehidupan ekonomi dan politik masyarakat bahwa tingkat kompetisi senantiasa semakin tajam dan keras.

Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan pemimpin di setiap lapisan masyarakat, orang yang memiliki pengetahuan, visi, kejujuran dan tanggungjawab. Oleh sebab itu setiap kader bangsa yang berkualitas dimanapun saat ini mereka berada, harus siap menjadi pemimpin masyarakat.

Berita sebelumnya, TNI termasuk institusi yang netral, dilarang berpolitik. Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja TNI tak lagi netral dan ikut berpolitik.

"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata Gatot usai prosesi kenaikan pangkat dilakukan di Kantor Panglima TNI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10). (A18/h)