Depalindo Keluarkan Enam Rekomendasi Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan

Medan (SIB)- Dewan Pemakai Jasa Angkutan Pelayaran Indonesia (Depalindo) ikut diundang menghadiri pertemuan  membahas program tol laut dan efisiensi biaya logistik di Kantor Sekretaris Negara di Jakarta, Jumat (7/10) lalu. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Infrastruktur Angkutan dan Pelayaran Depalindo Pusat Drs Hendrik Sitompul MM di Medan, Minggu (9/10).

Pertemuan itu katanya dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah organisasi kepelabuhanan serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan masalah pelabuhan di Indonesia, termasuk persoalan waktu bongkar muat di Pelabuhan Belawan.

Depalindo menilai, Belawan International Container Terminal (BICT) tidak layak disebut pelabuhan bertaraf Internasional. Pasalnya hingga saat ini tidak ada dilengkapi  jalur merah sehingga pemeriksaan Bea Cukai tidak maksimal. Bahkan tempat pemeriksaan barang impor  tidak ada, ditambah lagi tidak dilengkapi Hi-Co Scan kontainer tentu akan berisiko tinggi.

"Pelabuhan Belawan tidak layak disebut pelabuhan bertaraf internasional, selain fasilitas tidak lengkap, pelayanan publik juga belum maksimal. Banyak asosiasi mengeluh karena rugi . Banyak asosiasi yang mengeluh kepada kami. Untuk itu Depalindo berharap perlu adanya peningkatan kinerja BICT khususnya untuk pelayanan publik," kata Hendrik Sitompul mengaku telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Belawan.

Hendrik menilai direksi harus lebih banyak lagi berbenah untuk memberi pelayanan yang prima dan tanpa Pungli. Begitu juga kinerja Karantina Tumbuhan di Belawan Logistik Center (BLC) juga dianggap tidak sesuai dengan Permen 88. "Ternyata instalasi bukan hanya dilakukan oleh karantina. Ini bisa menimbulkan high cost ekonomi karena hanya mengelola dengan mengeluarkan sewa. Seharusnya hanya BLC yang melakukan instalasi sesuai yang ditunjuk oleh Karantina Tumbuhan. Karantina seharusnya bisa membangun instansi karantina service", ucapnya.

Hendrik menjelaskan sebelum kunjungan ke Belawan, dilakukan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi pengusaha komoditi di Sumatera Utara. Mereka menyampaikan keluhan kinerja petugas berbagai institusi yang ada di pelabuhan. "Keluhannya antara lainnya, lambatnya kinerja pelabuhan, tidak adanya bahan pemeriksaan yang memenuhi syarat, pungutan yang semena-mena, termasuk pungutan pemeriksaan karantina. Hasil kunjungan itu akan dilaporkan ke kementerian terkait," kata Hendrik yang anggota DPRD Medan itu.

Rekomendasi
Berbagai temuan yang diperoleh sejumlah asosiasi katanya telah disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Ada enam rekomendasi dari hasil pertemuan khusus di Pelabuhan Belawan yakni pertama, Bongkar muat peti kemas internasional lancar dengan enam alat yang kerja . Kedua, kendala adalah alur yang pasang surut cukup tinggi sampai tiga meter dengan periode setiap 12 jam. Ini yang jadi  penyebab biaya tinggi dan menghambat kelancaran arus barang. Usulan pengelolaan alur diserahkan ke Pelindo dikompensasi dengan pembayaran konsesi atau labuh.  Ketiga, dilakukan penataan PBM oleh OP dengan semua PBM harus punya kontrak dengan Pelindo. Sehingga ada kejelasan biaya, tidak liar seperti saat ini yang direstui oleh OP.

Keempat, TKBM harus di bawah Pelindo atau PBM yang melakukan bongkar muat bukan di bawah koperasi dan pembinaan OP tapi langsung di bawah yang melakukan pekerjaan bongkar muat.  Kelima, TPFT yang ada harus dioptimalkan Bea Cukai dan Karantina . OP harus melarang Bea Cukai dan Karantina  melakukan pemeriksaan kargo di lapangan bongkar.Keenam, Bea Cukai agar memercepat kinerjanya, supaya tidak menghambat kelancaran dan menambah waktu tunggu PK.

"Masukan-masukan yang disampaikan Depalindo menarik perhatian Menteri Perhubungan. Rencana  hari ini Selasa (11/10) pengurus Depalindo melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan membahas masalah kepelabuhanan", tegas Hendrik .(rel/A15/c)