F-PD DPRD Medan Pesimis Pemko Mampu Kerjakan Program

Medan (SIB) -Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Medan merasa apatis Pemko Medan mampu  menjalankan program dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Soalnya masalah reklame saja Wali Kota Dzulmi Eldin tidak bisa tegas terhadap perusahaan periklanan yang tidak bayar pajak dan melanggar zona terlarang, sehingga menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Hal ini dikemukakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Drs Herry Zulkarnain Hutajulu, MSi kepada  wartawan usai Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus), pendapat fraksi-fraksi, dan penandatanganan/pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama DPRD Medan dengan kepala daerah atas Ranperda RPJMD Kota Medan , Selasa (11/10).

"Masalah kecil saja tidak berhasil dituntaskan padahal itu nyata kesalahannya, tapi dibiarkan tanpa penindakan," ujar Wakil Ketua Pansus RPJMD 2016-2021 tersebut.

Terlebih lagi, paparnya, ia juga melihat RPDMD ini  disinyalir copy paste dari RPJMD periode sebelumnya 2011-2015 yang sampai se-karang belum ada hasil evaluasinya.

Apalagi, kata  Herry, RPJMD ini sangat terlambat pembahasannya, seharusnya dilaksanakan berdekatan atau usai pelantikan Wali Kota HT Dzulmi Eldin dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution di bulan Februari lalu. Kondisi ini tidak mengandung  pengertian pembangunan Kota Medan.

Herry juga menyayangkan tidak adanya evaluasi RPJMD periode sebelumnya (2011-2015). Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PD Anton Panggabean saat membacakan pemandangan umum fraksinya yang mengharapkan adanya sistem dan evaluasi dalam pelaksanaan sehingga Walikota dan Wakil Walikota memiliki acuan dalam mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan target dan pencapaian sebagai salah satu indikator keberhasilan.

Fraksi Demokrat  sangat berharap  pada saat penyampaian nota pengantar RPJMD lalu, Walikota Medan  juga menyampaikan  garis besar hasil evaluasi perjalanan selama lima tahun  RPJMD 2011-2015. "Kami ingin mengetahui hal apa saja yang sudah dicapai berdasarkan RPJMD itu dan tantangannya seperti upaya mewujudkan akses Pendidikan  dan Kesehatan.  Lalu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas kota, tata ruang dan lingkungan hidup, lapangan kerja dan kesempatan kerja, menurunkan angka kemiskinan serta upaya meningkatkan  penanaman modal dari para investor," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Pansus HT Bahrumsyah saat membacakan hasil laporan Pansus RPJMD meminta Pemko  menyesuaikan rencana program  prioritas dan alokasi anggaran termasuk program kerja  pokok pengembangan  Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sampai tahun 2021. Pemko juga diminta menyempurnakan secara keseluruhan  berdasarkan rekomendasi Pansus RPJMD 2016-2021. (A10/c)