Formikom Minta Penerima KKS Jangan Gunakan Data 2011

Medan (SIB) -Forum Masyarakat Miskin Kota Medan (Formikom) Sumut minta Pemprovsu merubah data penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di Badan Pusat Statistik (BPS) sebab data penerima KKS untuk 2016 masih menggunakan data 2011 alias data semasa Presiden SBY.

"Sehingga saat ini banyak masyarakat miskin di Sumut yang tidak mendapat KKS, ada juga menerima KKS yang telah meninggal dunia, pindah dan ada juga orang kaya yang memiliki 3 rumah sewa, seperti marga Manalu di Jalan Medan Perjuangan tetapi juga mendapat kartu KKS sehingga ia tetap mendapat Raskin," ujar Ketua Formikom Lipen Simanjuntak  kepada SIB, Selasa (11/10).

Dijelaskan Lipen, dengan masyarakat memiliki kartu KKS, maka masyarakat dengan sendirinya juga mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Raskin, tetapi jika tidak memiliki kartu KKS maka masyarakat miskin tidak akan mendapat satu pun bantuan dari pemerintah tersebut.

"Karena itu kami masyarakat miskin kecewa dengan kinerja BPS ini sehingga masyarakat miskin bertambah miskin dan sengsara sebab pendataan di bulan Juli 2015 lalu tentang Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) hingga saat ini hasilnya belum dikeluarkan BPS, sementara data perlindungan sosial yang didata tahun 2011 pada bulan Juli 2012 sudah keluar hasilnya melalui TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan)," katanya.

Anehnya tambah Lipen, BPS masih menggunakan Pusat Data Indonesia (Pusdatin), sehingga penerima KKS di Sumut terus berkurang, sementara jika masyarakat miskin datang bertanya ke BPS kenapa ia tidak ikut didata, BPS mengatakan tanya ke Kepling. "Sehingga masyarakat miskin bingung kemana mau melapor  kenapa  tidak mendapat kartu KKS," keluhnya.

Ditambahkan Lipen bahwa tahun 2017 diprediksinya akan terjadi kegaduhan masyarakat miskin, karena warga miskin banyak yang tidak mendapat kartu KKS dan mengambil beras juga akan menggunakan kartu berupa ATM.

"Karena itu kami mengharapkan Gubsu Erry Nuradi menginstruksikan kepada BPS agar melakukan pendataan ulang masyarakat miskin di Sumut, jangan menggunakan data lama sehingga penerima kartu KKS banyak tidak sasaran," tutupnya. (A14/c)