DPD Minta Pemerintah Pusat Membangun Daerah Tertinggal di Pulau Nias

Medan (SIB)- DPD meminta pemerintah memberikan perhatian kepada daerah tertinggal yang ada di Kepulauan Nias. Karena  pendapatan perkapita masyarakat di Kepulauan Nias rendah, terlebih beberapa daerah di kawasan itu ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 131 Tahun 2015.

Hal itu disampaikan anggota DPD RI Sumut Parlindungan Purba saat audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo bersama Bupati/Wali Kota se-Kepulauan Nias di antaranya Bupati Nias Utara M Ingati Nazara, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Wakil Bupati Nias Aroshoki Waruwu di Kantor Dirjen Perimbangan, Kompleks Kementerian Keuangan Jalan Wahidin Raya Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

"Kami minta pemerintah perhatikan betul pembangunan yang ada di Kepulauan Nias, karena beberapa daerah di wilayah ini telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal, untuk itu butuh perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.

Parlindungan Purba menjelaskan, kunjungannya itu dalam rangka menindaklanjuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Sumatera Utara 2017 beberapa waktu lalu.

Dalam audiensi ini para bupati/wali kota se-Kepulauan Nias menyampaikan beberapa persoalan yang masih dihadapi, seperti masih adanya dana SILPA yang masih tersisa dan tunggakan pembayaran DAK seperti pada Kabupaten Nias Rp10,8 miliar, Nias Barat Rp25,9 miliar, Nias Utara Rp4,6 miliar, Nias Selatan Rp24 miliar dan Gunung Sitoli Rp7,5 miliar. Selain itu para bupati/wali kota se-Kepulauan Nias juga menyampaikan masih kurangnya dana pemerintah untuk pembangunan di Kepulauan Nias seperti untuk pembangunan jalan lingkar Nias Barat ke Nias Utara.

Parlindungan juga menyampaikan, potensi besar sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tahun lalu ke Nias harus segera direalisasikan. Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan bantuan anggaran sebagai faktor pendorong atau stimulan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

Tambah Parlin, dengan berkembangnya sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias diharapkan dapat menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi di Nias. Sektor itu diharapkan dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat dan pemasukan bagi daerah. Ia juga optimistis perikanan dan pariwisata menjadi leading sector pembangunan perekonomian di Kepulauan Nias sehingga daerah tersebut tidak masuk lagi sebagai daerah tertinggal.

"Saya optimistis sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias menjadi leading sector pembangunan perekonomian di Kepulauan Nias," tegasnya.
Lebih lanjut Parlindungan Purba menjelaskan, setelah pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan itu langsung dilanjutkan dengan pertemuan teknis para bupati/wali kota dengan para direktur di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan guna membahas permasalahan dana alokasi khusus, dana desa, dana afirmatif dan dana-dana yang terkait dengan aliran dana ke daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam rapat itu mengatakan, pemerintah tengah berupaya menangani ketimpangan pembangunan di daerah. Program infrastruktur diyakini akan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu pemerintah mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rumah tangga miskin.

"Saat ini pemerintah tengah fokus pada program pembangunan infrastruktur guna mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah, tapi program ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dampaknya baru akan terasa saat infrastruktur sudah digunakan," jelasnya.

Boediarso juga menjelaskan, kabupaten/kota yang selama ini sudah merampungkan pembangunan tetapi sebagian anggarannya belum dilunasi, yang sebelumnya didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 lalu akan segera diselesaikan dengan menunggu Perpres terlebih dahulu.

Sementara Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua yang juga Pimpinan Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Parlindungan Purba sebagai anggota DPD RI asal Sumut yang telah memfasilitasi diskusi dan sangat konsen dalam memperjuangkan pembangunan di daerah-daerah tertinggal khususnya di Kepulauan Nias Sumatera Utara. (rel/A12/f)