MABMI Usulkan, Pariwisata Dikemas Dengan Budaya 8 Etnis

Medan (SIB)- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Merga Silima mengusulkan kepada Pansus Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripparda) DPRD Sumut untuk segera memindahkan Makam Guru Patimpus Sembiring Pelawi dari Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang ke inti Kota Medan, karena Guru Patimpus merupakan pendiri Kota Medan dan sudah selayaknya makamnya berada di Kota Medan.

Usulan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pemuda Merga Silima (PMS) Permata Agustinus Ginting SH kepada Pansus Ripparda DPRD Sumut yang dipimpin H Aripay Tambunan  dan dihadiri Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Sumut H Syamsul Arifin SE dan anggota Pansus Richard P Sidabutar SE, H Anhar Monel, Toni Togatorop,  Sampang Malem dan Dinas Pariwisata Sumut, untuk menyerap tentang kebudayaan, parwisata, cagar budaya, monumen  serta situs-situs sejarah lainnya, Selasa (25/7) di DPRD Sumut.

"Selama ini kami merasa kecewa, karena makam Guru Patimpus Sembiring Pelawi di Hamparan Perak Deliserdang terus diterlantarkan. Bahkan nyaris tidak kelihatan lagi, sehingga PMS yang mewakili masyarakat Karo merasa terpanggil untuk memugar dan memindahkan makam tersebut ke Kota Medan, jika pemerintah tetap tidak memperdulikan keberadaan makam tersebut," ujar Ginting.

Menurut Ginting, usulan PMS ini perlu dikaji pemerintah melalui Pansus Ripparda,  karena makam tersebut bisa dijadikan sebagai situs sejarah dan objek wisata andalan seperti yang dilakukan pemerintah di kota-kota besar, yakni Kota Yogjakarta yang mengandalkan situs-situs sejarah maupun monument sebagai tujuan pariwisata.

Mendengar usulan tersebut, Ketua Pansus Ripparda DPRD Sumut Aripay Tambunan merasa tertarik dan disarankan kepada PMS  segera membuat kajiannya, baik menyangkut pemindahan makamnya yang bisa saja  dilakukan secara adat yang  tentunya akan sejalan dengan pembangunan  monument maupun museum tentang sejarah perjuangan Guru Patimpus.

Richard Sidabutar juga sangat mengapresiasi usulan masyarakat Karo yang disampaikan melalui PMS, bahwa makam pendiri Kota Medan dipindahkan ke Kota Medan. "Guru Patimpus pendiri Kota Medan, kita harus mendukung pemindahannya. Ini akan menjadi ikon budaya bagi pemerintah Kota Medan maupun Pemprovsu," kata Richard.

Namun Syamsul Arifin kurang sependapat, jika makam Guru Patimpus dipindahkan ke Kota Medan. Sebab pendiri Kota Medan tersebut bukan hanya milik masyaraat Medan, melainkan milik seluruh masyarakat Sumut. "Saya usulkan jangan dipindahkan, tapi dipugar dengan baik dan sarana infrastruktur dibagusi. Diyakini akan jadi objek wisata yang diminati masyarakat," katanya.

Syamsul Arifin juga menjelaskan,  UU Cagar Budaya juga jelas melarang pemindahan makam-makam kerajaan, batas-batas wilayah kerajaan serta situs cagar budaya lainnya. "Jadi kami berharap kepada PMS untuk tidak memindahkannya, tapi mari kita bersama-sama mengusulkan agar makam pendiri Kota Medan itu dipugar dan infrastruktur ke kawasan itu dibagusi," katanya. 
   
Dikemas Dengan Budaya 8 Etnis
Dalam kesempatan itu, Syamsul Arifin juga memberi masukan bagi Pansus Ripparda  agar pariwisata dikemas dengan sarana/prasarana dan budaya 8 etnis di Sumut, sehingga ego sektoral masing-masing dapat dihilangkan. "Kita tidak perlu menonjolkan satu suku tapi harus bersama sama, karena kita satu wilayah provinsi,"ujarnya .

Datok Sri ini  menyebutkan, banyak objek wisata di Sumut yang terlupakan dan dirusak secara sengaja, seperti Sungai dan Tangkahan di Bahorok maupun di Besitang sudah sejak lama ramai dikunjugi sebagai tempat wisata, tapi dirusak oleh proyek Galian G yang izinnya dikeluarkan provinsi.

Terkait destinasi pariwisata Danau Toba, mantan Gubsu ini juga memberi masukan kepada Pansus bahwa pesta Danau Toba harusnya jangan dilakukan hanya 3 hari dan difokuskan di Parapat, tapi minimal 8 bulan, karena ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kawasan Danau Toba harus ikut berperan dan dilibatkan secara aktif dengan pelaksanaannya bergiliran.

Menyinggung  wisata Istana Maimoon yang terletak di kota Medan, Syamsul Arifin mengatakan, perlu gerakan-gerakan konkrit, apakah diambil alih pemerintah pengelolaannya atau dengan cara lain yang bisa memelihara istana peninggalan sejarah itu agar laku dijual."Banyak ikon wisata Sumut yang butuh perhatian dan kepedulian pemerintah, tidak hanya Istana Maimoon, Danau Toba, tapi juga Tanah Karo Simalem  dan wisata lain di kabupaten/kota di Sumut," ungkapnya. (A03/l)