Ketua Komisi II DPD RI Parlindungan Purba Berkunjung Ke PDAM Tirtanadi

Medan (SIB) -Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta pemerintah mensubsidi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia.

"Sebab banyak PDAM yang tidak sehat gara-gara kekurangan modal," tegas Parlindungan ketika berkunjung ke PDAM Tirtanadi di Kantor Pusat Jalan Sisingamangaraja nomor 1 Medan Selasa sore(25/7). Parlindungan diterima Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Delviyandri dan Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin.

Menurut Parlin, selama ini dia menerima keluhan dari masyarakat tentang PDAM Tirtanadi, termasuk masalah kenaikan tarif air. Jadi selaku Ketua Komite II membidangi Kementerian PU/PR, Parlin meminta masukan dari PDAM Tirtanadi apa masalah dan program ke depan.

"Saya tahu, dari 400 PDAM di Indonesia, hanya 10 % yang sehat, syukur termasuk PDAM Tirtanadi," kata Parlin.

Karena itu, katanya, perlu PDAM disubsidi mengingat air yang dikelolanya merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi pemerintah harus campur tangan. Ini merupakan amanat UUD 1945 pasal 33 (bumi dan air dikuasai oleh negara), sehingga harus ada subsidi pemerintah. Ini supaya ada diskusi khusus, agar semua kebijakan dipahami.

Soal kenaikan tarif air yang baru disesuaikan PDAM Tirtanadi, Parlin minta penggunaan dananya betul-betul untuk meningkatkan pelayanan dan pastinya harus transparan.

Sebelumnya Direktur Air Minum Delviyandri memaparkan tentang kenaikan tarif air ratarata 30 % mulai Mei 2017 atau menjadi Rp3.400 per meter kubik. Tarif itu lebih murah di Indonesia. Di Pekanbaru saja mencapai Rp6.000 per meter kubik karena airnya payau sehingga dana mengolahnya lebih mahal.

Disebutnya, ia terakhir melakukan peninjauan tarif sesuai Permendagri nomor 2003 tahun 2006. Dalam rangka full cost recovery (FCR), peningkatan tarif harus mampu menutupi biaya-biaya yang ada. Artinya semua pendapatan harus dapat menutupi biaya operasional dan juga investasi. "Kalau tidak melakukan peningkatan tarif maka FCR tak bisa dilakukan," katanya.

Perjalanan itulah yang membuat perlu peninjauan tarif. Ini dalam rangka menjaga full cost recovery. Kalau melihat inflasi yang ada ini bergerak terus. Ini mempengaruhi hargaharga bahan kimia, karena mengikuti pasar dan dolar. Dalam hal perawatan juga memakai pompanisasi, untuk membeli peralatan, spart part. Untuk mengolah dan menambah air perlu biaya besar.

Jadi dengan naiknya tarif air ini, Tirtanadi dapat tambahan dana Rp11 miliar per bulan digunakan untuk biaya perawatan.

TAMBAHAN DEBIT
Delvi juga mengatakan program tahun 2017 dan realisasi tahun 2018, direncanakan menambah 1.380 liter/detik dengan dana dianggarkan mencapai Rp320 miliar.

Penambahan debit 1.380 liter/ detik itu terdiri dari tambahan (up rating) IPA Sunggal Clerator nomor 2 dan 4 sebesar 400 liter/detik biaya Rp65 miliar. Up rating IPA Deli Tua Clerator nomor 1 sebesar 300 liter/detik, pembangunan IPA Medan Denai 240 liter/detik biaya Rp66 miliar, pengembangan IPA Tirta Lyonis Medan (TLM) 400 liter/ detik biaya Rp144 miliar dan pembangunan IPA paket Pancurbatu 40 liter/detik biaya Rp10 miliar. Pembangunan itu berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemprovsu Rp73 miliar dan tambahan modalnya akan dicari lagi oleh Tirtanadi.

Saat ini debit air Tirtanadi sebesar 6.050 liter/detik, termasuk tambahan dari up rating IPA Sunggal 700 liter/detik dan IPA Martubung 200 liter/detik yang baru operasional tahun 2017.

Delvi menyebut sumbersumber air di Medan ini tak bisa diambil lagi untuk diolah atas saran Balai Wilayah Sungai (BWS) sehingga Tirtanadi mengalihkan ke sumber air baku di Binjai 125 liter/detik yang dikelola Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional.

Ia menambahkan pertumbuhan pelanggan 20.000 sambungan rumah per bulan, sementara yang dapat dilayani baru sekira 15.000-17.000 per bulan. (A2/l)