Ketua F-PDIP DPRD Medan Ingatkan Seluruh SKPD Maksimalkan Penggunaan Anggaran

Medan (SIB) -Ketua F-PDIP DPRD Medan Hasyim SE mengingatkan seluruh SKPD Pemko Medan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran serta tuntas menjalankan setiap program kerja. Hal itu guna menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya Silpa.

"Jangan takut menggunakan anggaran yang tersedia di APBD sesuai program karena itu untuk kepentingan rakyat," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (21/10) seraya menyebutkan fraksinya tetap mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan berbuat maksimal menjalankan program.

Untuk itu Hasyim menyebut tidak akan bosan mengingatkan Wali Kota Medan supaya dapat memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan Pemko. Sebab, harapan semua pihak untuk sistem pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik tepat sasaran, tepat waktu serta efektif dan transparan.

Anggota Komisi D DPRD Medan ini menilai, terjadinya Silpa karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) ASN selaku pengguna anggaran. Ditambah lagi karena perencanaan anggaran dan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan tidak melalui kajian dan analisis yang matang. "Selama ini, Silpa itu seolah-olah hal yang lumrah dan wajar dalam laporan keuangan di akhir tahun. Padahal dampaknya sangat buruk karena tidak berjalannya pembangunan," jelas Ketua DPC PDIP Kota Medan ini.

Dianjurkannya, harus ada kerjasama yang baik dan intens antara wali kota/wakil wali kota dengan badan pengelola keuangan daerah dan pimpinan SKPD serta seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan. "Semua harus memiliki komitmen yang kuat dan berjalan pada norma dan aturan yang berlaku. Sehingga tuntutan reformasi birokrasi yang berpihak kepada masyarakat dapat terlaksana. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka target mendapatkan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tetap tercapai setiap tahunnya," ujarnya.

Selain itu, Hasyim mengaku tetap mendukung upaya Pemko Medan untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam menggali potensi PAD di luar retribusi dan pajak daerah. Hasyim menilai masih banyak potensi PAD yang belum terjamah. (A13/d)