Gubernur Sumut Terpilih Harus Berani Rubah Mental Para Pejabat di Pemko/Pemkab

Kualanamu (SIB) -Anggota Komisi  V DPR Anthon Sihombing menyatakan, Gubernur Sumut terpilih pada gelaran Pilgub 2018 ini harus berani bertindak tegas dalam memberantas korupsi dan merubah mental para pejabatnya baik di Pemko maupun Pemkab tingkat II-nya. Bahkan, gubernurnya jangan  pula membiarkan kondisi "ironis" itu berkepan jangan melanda Sumut.

Anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar Anthon Sihombing menyatakan hal itu menjawab pertanyaan SIB, Minggu (25/2) malam  di KNIA menjelang berangkat ke Jakarta. Sihombing  yang didampingi istrinya itu menyatakan tak mempersoalkan siapa yang bakal terpilih dalam pertarungan pada Pilgubsu 2018 itu.

Dalam Pilgubsu 2018 ini, Komisi Pemilihan  Umum (KPU) Sumut sudah menetapkan pasangan Edy Rahmayadi/Musa Rajekshah bertarung dengan  pasangan Djarot Saiful Hidayat/Sihar Sitorus.

"Siapapun nanti terpilih pada gelaran Pilgubsu 2018 itu, gubernurnya harus berani merubah mental para pejabatnya  di daerah ini," ujar Sihombing.

Dia menilai para pejabat eselon II di beberapa Pemko/Pemkab di Sumut kini banyak tak berintegritas. Bahkan, para pejabat itu  bersedia memberikan uang suap "bergepok-gepok" agar bisa menduduki posisi jabatan empuk yang diinginkannya di Pemkab maupun di Pemko Tingkat II.

"Saya heran, hingga kini masih banyak pejabat eselon II di Sumut tak berintegritas. Padahal, pemerintahan Presiden Jokowi kini sedang serius merubah mental para pejabat dan berupaya memberantas berbagai kasus korupsi. "Iya, pemerintah Presiden Jokowi  kini sedang tancap gas merubah mental pejabat dan  berupaya memberantas korupsi, tapi para pejabat eselon II masih banyak tak berintegritas," ujar Sihombing. Sedangkan mengenai pelayanan  pihak Pemko/Pemkab Tingkat II Sumut ke masyarakatnya, Sihombing menilai tergolong sangat ironis.

"Iya,hingga saat ini hubungan pemerintah dengan masyarakatnya semakin jauh sekali," ujar Sihombing anggota Komisi V DPR itu.

Begitupun, Anggota DPR dari Partai Golkar itu mengakui masyarakat di berbagaai pelosok desa kemungkinan masih banyak bisa dekat dengan para kepala desanya. "Iya, apalah arti bagi masyarakat dekat dengan kepala desanya, sementara kepala desanya itu mendapat tekanan pula dari atasannya.

Anton Sihombing juga sangat menyesalkan sikap sejumlah oknum pejabat Pemko/Pemkab di Sumut melakukan praktik pemerasan dalam setiap penerimaan  pegawai honor menjadi Satpol PP dan pegawai honor  bidan atau perawat kesehatan.    

Oknum pejabar di Pemko maupun Pemkab Tingkat II Sumut itu ,menurut Sihombing meminta Rp 20 juta dari setiap calon pegawai honor yang ingin bekerja menjadi pegawai honor.

"Iya,sangat memalukan sekali oknum pejabat pemerintah di Pemko/Pemkab Tingkat II memeras rakyatnya dalam penerimaan pegawai honor itu," ujar Sihombing.
Anthon Sihombing juga menyoroti pelayanan pihak Rumah Sakit (RS) di Medan terhadap masyarakatnya.(A23/d)