Syamsul Arifin: Kalau Mau Umur Indonesia Panjang, Jangan Sampai Pilkada Disentuh SARA

Medan (SIB) -Dato' Seri Lelawangsa H Syamsul Arifin SE, sebagai Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni  Komite Nasional Pemuda Indonesia (IKA-KNPI) Sumut dan mantan Ketua DPD KNPI Sumut tahun 1991-1995 mengukuhkan Pengurus IKA-KNPI Sumut, diketuai H Rolel Harahap, Sabtu (24/2) di Hotel Polonia Medan. Pengukuhan tersebut dirangkai dengan orasi kebangsaan bertopik: "Pilihan boleh beda, persatuan teap dijaga".

Pada kesempatan itu, para mantan Ketua DPD KNPI Sumut terdiri dari HA Wahab Sugiharto, Dr H Bahdin Nur Tanjung, H Firdaus Nasution, H Rolel Harahap dan HA Yassir Ridho Lubis menobatkan mantan Gubsu ini sebagai "Wali Rakyat" yang ditandai dengan penyematan peci. Menurut Rolel Harahap, gelar Wali Rakyat dinobatkan kepada Syamsul Arifin berdasarkan aspirasi sejumlah elemen masyarakat

"Sumut yang menginginkan seorang tokoh yang mampu menggerakkan seluruh potensi untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumut. Ketokohan yang dimiliki Syamsul karena dia kaya pengalaman, selain pernah menjadi Bupati Langkat dua periode, Syamsul juga aktif di dalam organisasi kemasyarakatan," kata Rolel.

Syamsul Arifin dalam orasinya mengatakan bahwa urusan rakyat tidak banyak, yang penting rakyat tidak lapar, rakyat tidak miskin, rakyat tidak bodoh dan punya masa depan. Itulah program dia ketika menjadi Gubsu, diharapkannya, gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti bisa melanjutkan program dia. 

Dia mengajak  masyarakat membuat  Pilkada di Sumut menjadi Pilkada terbaik di Indonesia, sehingga Sumut menjadi provinsi yang diperhitungkan. Makanya,  menurut dia, kalau mau Indonesia umurnya panjang, maka jangan "menyentuh" Pilkada dengan suku, agama, ras  dan antar golongan (Sara). Karena, setelah Jakarta, Sumut inilah miniatur Indonesia, karena provinsi lain penduduknya homogen, di Sumut heterogen, makanya perbedaan jangan dipermasalahkan dalam Pilkada.

"Makanya, perbedaan di Sumut jangan dipermasalahakan, itu adalah kekayaan kita, perpolitikan jangan dibuat tegang-tegang. Karena  dalam Pilkada hanya 2 yang dilakukan, pertama datang ke TPS, kedua cucuk/tusuk, setelah itu pulang. Tidak ada yang susah-susah di dalam Pilkada, makanya untuk apa kita buat tegang," ungkap Syamsul Arifin.

Hal senada juga dikatakan Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi, bahwa dalam pemilihan umum itu gampang, cukup datang ke TPS, kemudian tusuk. Untuk itu dia mengimbau  masyarakat agar datang ke TPS menggunakan hak suaranya pada Pilgubsu sehingga uang rakyat Rp 1,2 triliun untuk Pilkada serentak tidak sia-sia penggunaannya.

Sumut kata Gubsu, terdiri dari 8 etnik asli, tapi mayoritas atau sekitar 38% penduduknya suku Jawa. Tapi masyarakat patut berbangga karena Sumut tetap kondusif walaupun dinamikanya cukup tinggi. Sumut sering dicoba dengan isu-isu sara, seperti yang terjadi di Tanjung Balai. "Tapi berkat kedewasaan warga Sumut, perpecahan tidak terjadi, itu tidak lepas dari peran para senior-senior KNPI Sumut. Saya berharap, Sumut ini lebih baik dipimpin pemimpin baru, meneruskan yang baik apa yang sudah dibuat dan memperbaiki, bukan saling menjatuhkan," harapnya.

Turut hadir Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman,  mantan Ketua Umum DPP KNPI Pusat Didit Haryadi, sejumlah mantan Ketua DPC KNPI daerah, di antaranya mantan Ketua DPC KNPI Nias Selatan dua periode Drs Nasman Manao, mantan ketua DPC KNPI Medan Atmoko Panggabean, Ketua panitia Dedi Iskandar Batubara, tokoh masyarakat Sumut SanggamSH Bakkara, mantan Sekretaris KNPI Sumut Sakhyan Asmara, mantan Keua DPD GAMKI Sumut Ronald Naibaho, dan sejumlah tokoh dan mantan pengurus KNPI se Kabupaten/Kotan di Sumut. (A10/c)