Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 26 September 2025

Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung

- Sabtu, 24 Maret 2018 14:24 WIB
249 view
Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung
Kualanamu (SIB)- Anggota Komisi V DPR Anthon Sihombing meminta Gubernur Sumut  terpilih pada  Pilgub 2018 nanti bisa menambah RSU  operasi jantung milik pemerintah. Pasalnya, RSU operasi  jantung milik pemerintah  di Provinsi  Sumut saat ini hanya RSU Haji Adam Malik Medan.    

Permintaan itu diungkapkan  Anthon Sihombing, Selasa(20/3) menjawab SIB di KNIA menjelang berangkat ke Jakarta.

Sihombing yang akrab dengan wartawan itu mengaku heran Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari  33 kabupaten/kota  hanya punya satu RSU operasi jantung yakni di Medan.Padahal, di daerah lain seperti Batam dan Kalimantan Timur banyak RSU operasi jantung milik pemerintah.

"Sumut kalah bersaing dengan daerah lain dalam penyediaan RSU kateterisasi jantung bagi warganya ",kata Sihombing.

Menurutnya, saat ini penderita penyakit jantung di berbagai pelosok kota dan desa di  Sumut terpaksa datang ke Medan untuk mendeteksi penyakitnya di RSU Haji Adam Malik. Para penderita penyakit jantung yang  mendeteksi penyakitnya di RSU Haji Adam Malik Medan, baru terlayani  setelah mengantri panjang yang cukup  melelahkan dan membosankan.

Sedangkan  bagi warga penderita  yang berdompet "tebal"di daerah ini ramai-ramai berobat  ke Jakarta,bahkan ke luar negeri seperti ke Penang dan Singapura.
Sihombing menyatakan, penambahan RSU kateterisasi jantung itu agar menjadi perhatian bagi Gubernur Sumut  terpilih nanti.    Sementara  soal  RSU milik pemerintah seperti di Pematangsiantar,Tarutung, Balige, Padangsidempuan, Deliserdang  dan daerah lainnya,  Anthon Sihombing  mengharapkan  agar ditingkatkan.

Para kepala daerah di Pemko maupun Pemkab, menurut Sihombing,bisa mengupayakan alokasi dananya dari  APBN Pusat melalui Dana Alokasi Khusus(DAK) untuk meningkatkan pelayanan di RSUD  milik pemerintah itu.

"Silahkan para Kdh itu melobi pihak Kementerian Kesehatan RI  di Jakarta untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan RSU di daerahnya masing-masing",ujar Sihombing.(A23/c)


SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru