Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 10 Maret 2026

Parlindungan Purba Temui Menteri PUPR Bahas Masalah Banjir Kota Medan

- Rabu, 01 Agustus 2018 16:30 WIB
310 view
Parlindungan Purba Temui Menteri PUPR Bahas Masalah Banjir Kota Medan
Medan (SIB) -Anggota DPD RI Asal Sumut Parlindungan Purba SH MM, tokoh masyarakat Mochtar Panjaitan serta sejumlah warga Jalan Tinta, Senin (30/7) melakukan pertemuan membahas banjir Kota Medan. Dalam pertemuan itu Parlindungan Purba didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Roy Pardede, Kadis PSDA Sumut, Kadis PU Medan, camat, perwakilan dari Balai Teknik Perkeretaapian Sumut dan lainnya.

Sebelum pertemuan dilaksanakan, Parlindungan Purba bersama instansi terkait dan masyarakat terlebih dahulu meninjau parit dan Sungai Sei Sikambing.

Di sela kunjungan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Panagom Pardede mengatakan, pihaknya bisa saja melakukan normalisasi sungai sebagai antisipasi penanganan banjir di Kota Medan. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena sulitnya mengakses sungai. Selain itu, sampah atau bekas kerukan sungai tidak tahu mau dibuang kemana.

"Ada dua eskavator milik BWS Sumatera II. Tapi, bagaimana masuk sampai ke bibir sungai," kata Roy saat bersama Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba ketika meninjau bibir Sungai Sei Sikambing, di Jalan Tinta, Medan, Selasa (30/7).

Roy juga mempertanyakan sejauh mana tanggungjawab Pemko Medan. Sebab, ia meminta ada pembagian pekerjaan normalisasi sungai dengan Dinas PU Kota Medan. "Bagian mana saja yang mau dikerok. Terus sampah hasil pengerukan dibuang kemana. Kalau hanya diletakkan di bibir sungai sama saja, akan menimbulkan keresahan masyarakat," tuturnya.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyebut dirinya akan bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimulyono, Rabu (1/8).

"Hari Rabu saya diterima Menteri PU-PR di kantornya di Jakarta. Saya akan bawa masalah ini ke beliau, saya juga akan sampaikan ke Pak Menteri mengenai MoU yang sedang dipersiapkan antara BWS Sumatera II, Pemko Medan dan Pemprovsu," ujar Parlindungan Purba di hadapan kepala BWS Sumatera II, Kepala Dinas PU Medan, dan perwakilan Dinas PSDA Sumut saat meninjau sungai Sei Sikambing, di Jalan Tinta, Medan.

"Kapan bisa ditekan MoU nya. Itu harus segera ditandatangani, biar tahu siapa yang akan mengerjakan apa," tuturnya.

Parlindungan minta agar MoU sudah selesai dibahas pekan ini. Sehingga pekan depan bisa ditandatangani. "Kamis atau Jumat kita teken MoU nya," ujarnya.

Sementara Kepala BWS Sumatera II Roy Panagom Pardede langsung menyela pembicaraan Parlindungan Purba. "Kalau dari Pemprovsu, Pj Gubernur yang tandatangan MoU. Saya kira tidak tepat lah, levelnya berbeda. Sebaiknya ke Dirjen PSDA atau Cipta Karya," sarannya.

"Kalau itu biar saya yang urus, jadi kapan bisa ditandatangani, Senin paling lambat ya," sahut Parlindungan.

Kepala Dinas PU Kota Medan Khairul Syahnan sependapat dengan Parlindungan. Ia juga mendesak agar MoU segera ditandatangani. "Setelah ditandatangani, kami punya landasan hukum dalam bekerja," sebutnya.

Anggota DPD RI Dapil Sumut Parlindungan Purba meminta masyarakat agar mendukung kerja pemerintah untuk mengatasi masalah banjir. "Disini ada Pak Kepling, Pak Camat tolong nanti dibantu bagaimana alat berat bisa masuk untuk bisa mengeruk sungai. Nanti kita cari jalannya agar alat berat bisa masuk," pungkasnya. (rel/A12/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru