Kamis, 18 Juli 2024

Jaksa Banding Atas Vonis Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PT PSU yang Dihukum masing-masing 9,5 Tahun Penjara

Rido Sitompul - Kamis, 13 Juni 2024 20:03 WIB
391 view
Jaksa Banding Atas Vonis Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PT PSU yang Dihukum masing-masing 9,5 Tahun Penjara
Foto Dok/Penkum Kejati Sumut
Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan.
Medan (harianSIB.com)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menghukum tiga terdakwa kasus korupsi lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), masing-masing 9 tahun 6 bulan penjara.

Hal itu dikatakan Yos Arnold Tarigan, salah seorang koordinator di Bidang Intelijen pada Kejati Sumut saat dihubungi, Kamis (13/6/2024).

"Tetap pada tuntutan. Pimpinan telah menyatakan sikap agar dilakukan upaya hukum banding atas putusan ketiga terdakwa kemarin," kata Yos.

Baca Juga:

Menurut mantan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut ini, putusan hakim sangat jauh dari tuntutan jaksa. Apalagi bila dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul atas perkara itu. Sehingga penuntut umum wajib mengajukan banding.

"Idealnya penanganan perkara korupsi secara koneksitas ini dimaknai positif. Dapat dibayangkan bila keuangan negara yang tidak sedikit itu sampai hilang begitu saja," terangnya.

Baca Juga:

Seperti diketahui, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa atas kasus korupsi lahan PT PSU, masing-masing 9 tahun 6 bulan penjara, kemarin.

Ketiga terdakwa tersebut, yaitu Gazali Arief selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT PSU, Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Febrian Morisdiak Bate'e selaku Direktur PT Kartika Berkah Bersama (KBB).

Majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primer JPU.

Adapun dakwaan primer yang dimaksud ialah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan (9,5 tahun)," ucap hakim.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 350 juta kepada para terdakwa. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatan para terdakwa telah menghambat pembangunan.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman," ucap Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi.

Selain pidana penjara dan denda, Hakim juga menghukum dua terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP), yaitu Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e yang keduanya merupakan seorang ayah dan anak kandung.

Dalam putusannya, Hakim tidak sependapat dengan Jaksa terkait jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi ini.

Majelis hakim meyakini kerugian keuangan negara yang muncul dari perbuatan Tipikor para terdakwa, yaitu senilai Rp9,5 miliar lebih, bukan sebesar Rp50,4 miliar lebih sebagaimana dakwaan JPU.

Sahat dihukum untuk membayar UP sebesar Rp6,2 miliar lebih oleh hakim. Sedangkan, anaknya (Febrian) dibebankan untuk membayar UP sebesar Rp3,3 miliar lebih.

"Dengan ketentuan, apabila UP tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda para terdakwa akan disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut," jelas Hakim Yusafrihardi.

Namun, lanjut hakim, apabila harta benda Sahat juga tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun).

"Sementara, apabila harta benda terdakwa Febrian Morisdiak Bate'e juga tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," tambahnya.

Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18,5 tahun.

Selain penjara, ketiganya juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp750 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Sahat dan Gazali juga dituntut membayar UP sebesar Rp43.126.901.564. Dengan ketentuan, apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut.

Kemudian, apabila harta benda kedua terdakwa itu tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Di samping itu, Febrian juga dituntut untuk membayar UP sebesar Rp7.299.500.000. Dengan ketentuan, apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh JPU.

Serta, apabila harta benda Febrian juga tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. (**)

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
JPU
beritaTerkait
Eksepsi Ditolak, Hakim Perintahkan JPU Lanjutkan Sidang Kasus Korupsi BLU RSUP H Adam Malik Medan
KPK Periksa Pejabat Pemko Semarang, Kantor Dinsos Digeledah
Pertama dalam Pemberantasan Korupsi, Pidsus Kejati Sumut Jerat Tersangka dengan Pasal 7 UU Tipikor
Tim Tabur Kejati Sumut dan Kejari Medan Amankan Terpidana Status DPO Perkara Penipuan
Hakim PN Stabat Vonis Bebas Terbit Rencana Dari Dakwaan Perdagangan Orang
Oknum Hakim PN Medan Dilaporkan ke KY Terkait Dugaan Suap
komentar
beritaTerbaru