JTP Hutabarat Bawa Investor Dirikan Pabrik Pupuk Organik di Taput

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut AKBP Purn Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi di Medan, Selasa (25/6/2024), mengatakan pihaknya sudah mendapat kepastian dari investor mendirikan pabrik pupuk organik di Tapanuli Utara.

"Dari peninjauan ke lapangan, sepertinya investor tersebut tertarik mendirikan di Sipahutar karena wilayah tersebut memiliki potensi bahan baku pupuk organik serta relatif berada dekat dengan sejumlah kabupaten lainnya," ujar pria yang mulai Juni 2024 menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Sumut itu.

Menurutnya, pendirian pabrik pupuk organik lebih familiar pada lingkungan karena ramah lingkungan dan berkelanjutan. "Tidak akan merusak lingkungan karena dapat menekan bahkan dengan nol kimiawi," tegasnya. "Pertimbangannya harus berkelajutan dan ramah lingkungan," simpulnya seperti relis yang diterima Jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (25/6/2024).

Anggota DPRD Sumut dua periode dari daerah pemilihan Sumut 9 meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Samosir dan Sibolga itu mengatakan dengan pabrik di Taput maka minimal untuk wilayah kabupaten tersebut dapat dikover kebutuhan pada pupuk. "Pupuk organiknya mulai dari padat, cair dan lainnya," tambahnya.

Menurutnya, di Dapil Sumut 9 itulah tak ada pabrik pupuknya. Padahal bahan untuk pembuat pupuk berlimpah. Ini yang harus dieksekusi untuk pendirian pabrik.

JTP mengatakan, sebenarnya pendirian pabrik pupuk menjadi prioritas tapi selama ini tidak ada yang mendesak pusat untuk memerhatikan sektor tersebut di Taput. Padahal, menurutnya, daerah tersebut rendah sekali distribusi pupuk maka terjadilah hambatan peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

"Itulah kenapa saya tegaskan, bangun pabrik pupuk," tambahnya sambil mengatakan investor harus diberi insentif.

"Eksekusinya tertunda sebab saat ini tahun politik dan dapat menjadi sumber spekulasi. Nanti setelah tahun politik, akan dibangun pabrik pupuk organik. Itu direkomentasikan JTP, ya," tegasnya sambil mengatakan saat musim tanam seperti saat ini, masyarakat khususnya petani, 'menjerit' mencari pupuk tapi tak ada di lapangan. "Nanti, pabrik pupuk yang dibangun rencananya di daerah Sipahutar, dibangun pabrik pupuk organik sebab bahan bakunya berlimpah di Taput," tambahnya.

Ia mengusulkan, perlu penataan dalam distribusi pupuk subsidi. "Yang paling tepat menerima adalah petani dengan lahan terbatas dan benar-benar layak dibantu," tutupnya.

Sesuai data yang ada padanya, JTP Hutabarat mengatakan kebutuhan pupuk petani tiap tahun meningkat tapi berapa alokasi yang didapat. "Pupuk yang didapat, menurun, Itu sejalan dengan hasil produk pertanian, menurun. 'Jalan ke luarnya' adalah impor yang membebani fiskal. Muaranya, nilai rupiah tertekan seperti sekarang," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah menaikkan anggaran subsidi pupuk menjadi Rp54 triliun, setara 9,55 juta ton menjelang musim tanam (MT) II tahun 2024. Di Sumut, alokasi pupuk bersubsidi naik 100 persen lebih menjadi 478.298 ton, dari sebelumnya 234.848 ton. Alokasi itu, ujarnya, meningkat dibanding tahun 2023 yang jumlahnya berkisar 363.411,70 ton.

"Tetapi apakah petani dapat menggunakan pupuk seperti alokasi tersebut. Yang beraedar di lapangan justru pupuk oplosan yang merugikan," tegasnya.

Sama halnya alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Taput untuk tahun ini menjadi 29.802,948 ton atau bertambah 14.461,658 ton dari alokasi sebelumnya 15.341,236 ton (sama dengan 37,75) dari total kebutuhan pupuk subsidi di Taput sebesar 44.694 ton. "Tetapi, hasil temuan di lapangan, jumlah itu tak kelihatan. Masyarakat bahkan tidak tahu bentuk apa itu pupuk bersubsidi," tambahnya.

Dari alokasi itu, ujarnya, rincian pupuk mencakup Urea 13.532,000 kg, NPK 15.666,000 kg dan NPK Formula Khusus 604,948 kg. "Nonsense. Atau 'janji' tambahan kuota itu selevel dengan angin sorga sebab dari peninjauan di lapangan, tak ada yang namanya pupuk subsidi itu," tambahnya.

"Kebutuhan pupuk subsidi di Taput untuk 3 jenis pupuk, yaitu Urea, NPK dan NPK Formula Khusus sebesar 40.694,617 ton namun konon pemerintah pada awal tahun 2024 hanya mampu memenuhi sebesar 15.341,236 ton. Lalu, dari mana kekurangan itu diperoleh? Masyarakat yang dirugikan sebab high cost karena saat musim tanam terjadi pemburuan pupuk," tambahnya.(**)