Rapat Paripurna DPRD SU Agenda Penyampaian Hasil Kunker, Minim Kehadiran Dewan

Medan (harianSIB.com)
Tim I Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Sumut menyoroti buruknya pelayanan, pemeliharaan, perencanaan serta kualitas air bersih Perumda Tirtanadi, sehingga sangat mengecewakan para pelanggan yang tidak dapat menikmati air bersih secara maksimal.

Hal itu disampaikan Ketua Tim I Kunker DPRD Sumut Rudi Hermanto dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Dr Sutarto MSi dalam agenda penyampaian laporan hasil Kunker dewan ke kabupaten/kota di Sumut yang dihadiri Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Senin (22/7/2024) di DPRD Sumut.

"Pelayanan, pemeliharaan dan perencanaan serta kualitas air bersih Perumda Tirtanadi harus segera dibenahi, karena sudah kerap dikeluhkan masyarakat, sebab selama ini pelayanan perusahaan daerah milik Pemprov Sumut itu sangat buruk. Bahkan sangat sulit memenuhi syarat untuk sebuah pelayanan yang diinginkan warga," ujar Rudy.

Baca Juga:

• HUT ke-79 TNI, Pj Gubernur A Fatoni Sebut TNI Makin Responsif, Intergratif, Moderen dan Adaptif
• Tunjukkan Kekompakan, Agus Fatoni dan Forkopimda Bahas Perkembangan Sumut di Warkop

Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan daerah yang kerap mati air di wilayah Kota Medan, seperti Medan Belawan, Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan, Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Helvetia dan lainnya.

Atas dasar itu, Tim I Kunker mendesak jajaran Direksi Perumda Tirtanadi untuk bergerak cepat membenahi pelayanannya, memperbaiki kualitas dan kemudahan pelayanan maupun distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Medan, guna menghindari keresahan dan kekecewaan pelanggan.

Baca Juga:

• Kapolda Ngopi Bareng Forkopimda Ajak Warga Jaga Kamtibmas
• Poltak Silitonga Apresiasi Ditreskrimsus Polda Sumut Proses Kasus Bank Sumut

Sementara itu, Tim III Kunker Dapil Deliserdang melalui Ketuanya Timbul Sinaga mengusulkan kepada Pemprov Sumut, bahwa Kabupaten Deliserdang merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Sumut yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Kota Medan, sudah selayaknya ditingkatkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke daerah itu.

Tim IV Kunker Dapil Kabupaten Sergai dan Kota Tebingtinggi melalui Ketuanya Delpin Barus meminta Pemprov Sumut untuk melunasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten tersebut sebesar 53 persen, mengingat sudah terealisasi sebesar 47 persen.