Pengamat Perparkiran Medan dan Jukir Minta Perwal Parkir Berlangganan Dibatalkan

Medan (harianSIB.com)
Parkir berlangganan yang dibuat pemerintah kota melalui Dishub Medan saat ini sangat tidak tepat, terlebih mematikan mata pencarian warga yang selama ini mendapatkan penghasilan menjadi juru parkir (jukir).

"Jangan hanya dengan alasan mengurangi kebocoran PAD Kota Medan, namun meningkatkan pengangguran di masyarakat bawah. Dibuatnya parkir berlangganan, sudah pasti akan mengurangi tenaga kerja," ujar Pengamat Perparkiran Kota Medan, Rondang Simanjuntak kepada SIB News Network (SNN), di Medan, Rabu (24/7/2024).

Disebutkannya, banyak sudah jukir yang mendatanginya menyatakan keberatan mereka atas kebijakan parkir berlangganan yang dibuat Pemko Medan. Banyak efek akibat diberlakukannya parkir berlangganan ini. Salah satunya, bertambahnya pengangguran pada masyarakat, karena sebelumnya mereka mencari nafkah dari sebagai jukir.

Kalaupun ada yang ditampung menjadi honor Dishub untuk parkir berlangganan ini, tidak akan mampu menampung para jukir sekarang ini.

"Hal itu harus menjadi pertimbangan bagi Wali Kota Medan Bobby Nasution," ujarnya.

Selain itu, parkir berlangganan membuat ribut di lapangan karena para petugas yang ditempatkan di lapangan juga belum mengerti dengan Perwal yang dikeluarkan wali kota. Begitu juga, stiker parkir yang dibuat Dishub ini harus dibeli walaupun hanya sesekali warga datang ke Medan.

Seperti beberapa waktu lalu viral di media sosial (medsos). Di mana salah seorang pegawai Dishub Medan seenaknya saja bilang, Perda ini sudah diketok Ketua DPRD Medan Hasyim. Padahal, menurut Hasyim, dirinya tidak pernah mengetok palu untuk untuk parkir berlangganan di Kota Medan.

Untuk itu, Simanjuntak minta agar Perwal tentang parkir berlangganan ini segera dibatalkan dan minta agar sistem perparkiran dikembalikan ke konvensional.