Polda Sumut Sebut Penangkapan Zahir Bukan Unsur Politik

Medan (harianSIB.com)

Polda Sumut menyebut penangkapan mantan Bupati Batubara, Zahir yang juga politisi PDIP yang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Batubara 2024 tidak berhubungan dengan unsur politik.

Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (4/9/2024), terkait penangkapan Zahir pasca mendaftar sebagai calon Bupati Batubara.

"Tidak, proses hukum ini jauh sebelum adanya pilkada. Hal ini pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik," ujar Hadi.

Baca Juga:

• Lahan Sawit hingga Apartemen Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi Disita KPK
• Jenazah Reynanda Primta Ginting Calon Jaksa Muda Diberangkatkan dari Rumah Duka ke Kampung Halaman di Pancur Batu

Menurut Hadi, penyidikan hingga penangkapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi (suap) seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batubara merupakan dinamika proses.

"Penyidik sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas aduan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

• Mantan Kadis PMD Padangsidempuan Terdakwa Korupsi Dana Desa Kembalikan Rp2,46 M ke Kejati
• Polda Sumut Ungkap 5 Modus Peredaran Narkoba

Lanjutnya, sebelumnya penyidik sudah melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus tersebut ke kejaksaan dan sudah berproses.

Ditanya terkait penangguhan, Hadi menyebut itu diatur oleh undang-undang dan kewenangan penyidik dengan alasan objektif dan subjektif.

"Itu adalah proses hukum yang lumrah terjadi dan tidak harus kita bertanya-tanya karena posisi hukumnya seperti itu," tandasnya, sembari menyebut penyidik sempat akan melakukan upaya paksa terhadap Zahir.

Sebutnya lagi, berkas tersangka Zahir akan segera dilimpahkan ke jaksa.

"Untuk berkas perkaranya sudah dikirim ke JPU. Setelah itu tersangka Zahir juga segera dilimpahkan juga," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Zahir ditetapkan sebagai tersangka suap PPPK di Kabupaten Batubara dan mangkir dari panggilan penyidik Polda yang akhirnya masuk daftar pencarian orang (DPO). (*)