Pemilu 2024, Sumut Kategori Kerawanan Sedang, Nias Barat Kerawanan Tinggi

Medan (harianSIB.com)

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat Bawaslu Sumatera Utara (Sumut) Suhadi Sukendar Situmorang menyatakan dari 33 kabupaten/kota, Kabupaten Nias Barat menjadi daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi terkait Pemilu 2024.

Hal ini disampaikannya pada peluncuran Peta Kerawanan Pemilu 2024 Sumut di Hotel Karibia Medan, Kamis (19/9/2024). Peta kerawanan Pemilu 2024 sudah dilaunching secara nasional di Bawaslu RI pada akhir Agustus 2024 lalu. "Pada level nasional, Sumut masuk dalam kategori kerawanan sedang pada Pemilu 2024," ujarnya.

Peta kerawanan ini, kata Suhadi meliputi beberapa dimensi seperti dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Dari berbagai dimensi tersebut, terdapat satu daerah di Sumut yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi. "Pada dimensi sosial politik salah satu daerah di Sumatera Utara yaitu Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi," ungkapnya.

Indikator yang membuat Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik ini kata Suhadi, didasarkan pada berbagai analisis kejadian pada Pemilu sebelumnya termasuk beberapa kajian data di internal Bawaslu. Bawaslu Nias Barat menurutnya harus bekerja keras untuk melakukan antisipasi terhadap peta kerawanan tersebut.

"Tentu saja dengan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan misalnya dengan program kampung pengawasan hingga pelibatan masyarakat seperti kader Sekolah Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis menjelaskan peluncuran peta kerawanan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

"Hasil pemetaan ini akan menjadi alat bagi jajaran Bawaslu Sumut untuk membuat program pengawasan. Pemetaan ini menjadi pembaharuan dari kerawanan pada indeks kerawanan 2024 yang disusun oleh Bawaslu mulai dari tingkat pusat hingga daerah," ungkapnya.

Aswin menyatakan, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 ini berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye hingga pungut hitung dan dinamika sosial politik. "Tinggi rendahnya indeks kerawanan pemilu bukanlah menjadi alat untuk mendiskriminasi daerah terkait kerawanan," pungkasnya. (*)