HM Subandi Serukan Masyarakat Luas Tolak Politik Uang Dalam Pilkada Serentak di Sumut

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut HM Subandi SH menyerukan kepada masyarakat luas agar berani secara tegas menolak politik uang dalam Pilkada serentak yang digelar 27 Nopember 2024, karena politik uang merupakan bencana demokrasi yang hanya memberi manfaat sesaat, tapi bisa merugikan masa depan kepemimpinan bangsa dan daerah.

"Kita harus sadar, politik uang itu merupakan bencana demokrasi ataupun ancaman terhadap demokrasi yang sehat, sehingga perlu ditolak demi menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama," tandas Subandi kepada wartawan, Jumat (4/10/2024) melalui telepon di Medan.

Menurut politisi Partai Gerindra Sumut ini, untuk mendorong masyarakat agar beramai-ramai menolak politik uang dalam Pilkada serentak di Sumut (baik Pilkada gubernur, bupati dan wali kota), sangat penting untuk diserukan pesan-pesan inspiratif dan mudah dipahami masyarakat pemilih.

"Atas dasar itu, semua pihak perlu mengedukasi masyarakat, bahwa Pilkada ini merupakan demokrasi rakyat yang tak ternilai harganya, jangan sampai menjual suaranya dengan uang receh. Pesan ini menekankan pentingnya harga diri dan integritas suara pemilih, serta mengajak mereka untuk tidak menjual hak pilihnya, demi keuntungan sesaat," tandas Subandi.

Menurut anggota dewan Dapil Deliserdang ini, masyarakat dianjurkan memilih pemimpin yang berkualitas, bukan memilih uang receh sekejap. Artinya pilihlah pemimpin yang benar dengan investasi jangka panjang. Bukan politik uang yang hanya memberi manfaat sesaat, tapi merugikan masa depan.

"Kita semua memahami politik uang merusak masa depan daerah dan masyarakat, sehingga para pemilih saatnya menghilangkan egonya dengan mengedepankan memilih berdasarkan hati nurani dan bukan uang," ujar Subandi sembari menambahkan, jadilah pemilih yang kritis dan cerdas, serta mengajak masyarakat melawan segala bentuk kecurangan dalam Pilkada.

Perlu juga dipahami, ujar politisi vokal ini, bahwa politik uang dapat berujung pada kepemimpinan yang korup dan tidak kompeten, sehingga semua pihak, baik tokoh masyarakat, pemuka agama, serta influencer lokal juga bisa membantu memperkuat seruan penolakan politik uang ini, demi terciptanya Pilkada yang bersih, damai dan demokratis.

"Tidak ada yang mustahil bagi kita semua, walaupun politik uang ini sudah menjadi budaya setiap digelar pesta demokrasi, tapi kalau ada kemauan dari diri kita sendiri untuk menolaknya, diyakini Pilkada di Sumut bisa bebas dari permainan politik uang," tandas Subandi.(*).