Dari Huang Kien Lim ke Wong Chun Sen, Kedua Kali PDIP Beri Jabatan Ketua DPRD Medan kepada Etnis Tionghoa

Medan (harianSIB.com)

DPP PDIP telah mengeluarkan susunan fraksi untuk DPRD Kota Medan, posisi yang ditunggu-tunggu adalah siapa Ketua DPRD. Pasalnya, PDIP pemenang pemilu legislatif untuk Kota Medan dengan perolehan 9 kursi. Sehingga jatah ketua jatuh kepada partai kepala banteng moncong putih ini.

Partai baju merah ini hattrick (tiga kali berturut-turut) pemenang di Kota Medan pasca pemilu tahun 2009 menggunakan sistem siapa suara terbanyak dia yang meraih. Sebelumnya lewat proporsional tertutup atau nomor urut. Pemilu 2009 ini Demokrat pemenangnya dengan perolehan 16 kursi, ketua DPRD Denni Ilham Panggabean dan digantikan kepada Amiruddin.

Wakil Ketua DPRD waktu itu adalah Ikrimah Hamidy dari PKS, August Napitupulu PDIP dan Sabar Syamsurya Sitepu dari Golkar. Kemudian Pemilu 2014, PDIP Medan "tancap gas", meraih kemenangan meraih 9 kursi, Ketua DPC PDIP waktu itu Henry Jhon Hutagalung ditunjuk DPP jadi Ketua DPRD. Kemudian Pileg 2019 PDIP menang lagi dengan 10 kursi, Ketua DPC Huang Kien Lim alias Hasyim jadi Ketua DPRD sekaligus menggoreskan namanya di tinta emas etnis Tionghoa pertama jadi Ketua DPRD Medan.

Wong Chun Sen (Foto: SNN/Dok)

PDIP tidak tergoyahkan di Medan, Pileg pada Februari 2024, PDIP kembali juara dengan raihan 9 kursi. Sedangkan Ketua DPC Huang Kien Lim "naik kelas" ke DPRD Sumut. Kader dan simpatisan PDIP sudah memperkirakan DPP akan menunjuk Robi Barus kader senior yang sekarang masih Sekretaris DPC dan tiga periode anggota DPRD Medan bakal ditunjuk DPP, ternyata bukan.

Banyak yang terkejut ternyata lewat DPP PDIP Nomor 7054/INDPP/X/2024 ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto memutuskan Wong Chun Sen sebagai pimpinan DPRD Kota Medan periode 2024-2029.

Padahal, politisi Dapil Medan 3 ini sebelum masuk ke PDIP adalah kader PKPI tapi di periodenya ketiga di kursi dewan Wong Chun Sen dipercaya memegang tampuk kepemimpinan di DPRD Medan. Dengan keputusan tersebut, dua kali PDIP mempercayakan Ketua DPRD Medan kepada etnis Tionghoa, dari Huang Kien Lim kepada Wong Chun Sen. Putusan DPP tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di internal, ada mendukung ada menyangkan putusan DPP.

Awalnya, DPD PDIP Sumut menunjuk Wong Chun Sen menjadi Ketua DPRD Medan sementara. Para kader beranggapan itu soal biasa, karena belum definitif. Berdasarkan peraturan partai Surat DPP Nomor 6581 yang diprioritaskan jadi pimpinan DPRD adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Tapi yang cukup mengherankan DPP justru mengeluarkan SK kepada Wong Chun Sen menjadi Ketua DPRD Medan.

Protes kader PDIP terjadi lewat aksi unjuk rasa di Tiara Convention Center, Sabtu (26/10). Waktu itu DPC PDIP mengadakan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Medan yang dihadiri unsur DPP Yasonna H Laoly dan Adian Napitupulu.

Aksi dipimpin Wakil Ketua DPC PDIP Medan Parlindungan Sinaga, dia bersama kader lainnya melakukan aksi agar didengar pihak DPP yang hadir dalam Rakercabsus tersebut. Massa meminta DPP menegakkan Surat DPP Nomor 6581 yang diprioritaskan jadi pimpinan DPRD adalah ketua, sekretaris dan bendahara.

Menurut Parlindungan Sinaga, ada kader yang sudah puluhan tahun berjuang membesarkan partai. Selain berada distruktur partai sebagai sekretaris, sampai sekarang dan masih duduk jadi anggota DPRD Medan sampai tiga periode.

"Tapi DPP tidak lagi mempertimbangkan surat Nomor 6581 dan lebih memilih Wong Chun Sen sebagai pimpinan DPRD Medan," ungkap Parlindungan.

Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, keputusan Megawati Soekarnoputri sudah mutlak dan harus didukung. Menurut dia, ketua umum sangat berpihak kepada kelompok minoritas yang berkualitas dan berprestasi. Keputusan DPP kepada Wong Chun Sen karena politisi PDIP asal Dapil Medan 3 ini juga sosok berkualitas dan berprestasi.

"Wong Chun Sen sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Medan, di periode ketiga ini, dia meraih suara yang cukup besar. Selama menjadi anggota DPRD Medan sudah banyak berbuat terbaik kepada masyarakat," kata Boydo.

Selain itu, kata Boydo, setelah menjadi Ketua DPRD Medan, sebagai lambang keberpihakan kepada kaum minoritas, maka Wong juga harus berpihak kepada kelompok minoritas. Sebagai ketua dewan Wong diminta turun ke lapangan mendengar aspirasi masyrakat.

"Kemudian Wong harus berani dan berani memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut ke Pemko Medan," tegasnya.(*)