PDIP Menangi 15 Daerah di Sumut, Rapidin Simbolon: Kita Masih Kokoh

Medan (harianSIB.com)

PDI Perjuangan Sumut sukses memenangkan Pilkada di 15 kabupaten/kota meskipun menghadapi berbagai upaya sistematis untuk melemahkan para calon kepala daerah yang diusung. Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

"Di tengah upaya sistematis untuk menenggelamkan PDI Perjuangan, hari ini bisa membuktikan bahwa banteng di Sumut masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan upaya untuk menghancurkan PDI Perjuangan," ujar Rapidin.

Menurutnya, kemenangan ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh kader partai di Sumut. PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pilkada di 15 daerah, yaitu Nias Selatan, Nias Barat, Nias.

Kemudian, Gunungsitoli, Nias Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Langkat, Deliserdang dan Pakpak Barat.

Namun, Rapidin menyoroti banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pilkada tahun ini, termasuk intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia menilai, Pilkada 2024 merupakan salah satu Pilkada terburuk dalam sejarah pelaksanaannya.

"Intervensi terlihat jelas, mulai dari keterlibatan penjabat kepala daerah, camat, kepala desa, hingga ASN. Kekuasaan secara terang-terangan melanggar etika moral demi mendukung calon mereka," tegas Rapidin.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi tantangan besar, termasuk pelanggaran dan bencana alam, yang memengaruhi hasil Pilkada.

Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Sumut berencana melakukan evaluasi mendalam dan akan berkoordinasi dengan DPP guna menentukan langkah selanjutnya.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan DPP untuk menyikapi berbagai pelanggaran dalam Pilkada kali ini," pungkas Rapidin.

Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan dan konsistensi PDI Perjuangan di Sumut meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan. Namun, partai ini juga menuntut penyelenggaraan Pilkada yang lebih adil dan transparan di masa mendatang. (*)