DPRD SU Kecewa 10 Tahun Warga Sibirubiru "Menjerit" Tanahnya Terkena Proyek Lau Simeme Tak Diganti Rugi

Medan (harianSIB.com)
Komisi D DPRD Sumut kecewa, sudah sepuluh tahun warga Kecamatan Sibirubiru "menjerit" karena tanahnya terkena proyek BendunganLau Simeme Kabupaten Deliserdang hingga kini belum diganti rugi, sehingga masyarakat akhirnya berangkat ke Jakarta menemui Presiden dan DPR RI, meminta keadilan.

Kekecewaan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD SumutKiki Handoko Sembiring SH dan Viktor Silaen SE MM dalam rapat dengar pendapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) II Medan yang dipimpin Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu, Senin (9/12/2024) di DPRD Sumut.

"Kita sangat prihatin melihat nasib 200 kepala keluarga (KK) masyarakat yang berada di sekitar proyek BendunganLau Simeme Sibirubiru, karena sudah 10 tahun menuntut ganti rugi atas tanahnya yang terkena proyek, tidak diberi ganti rugi," tegas Kiki Handoko.

Masyarakat juga, tambah anggota dewan Dapil Deliserdang ini, merasa didiskriminasi oleh pemerintah dalam hal ganti rugi, sebab tanah warga ada yang dihargai ratusan ribu/meter dan ada yang hanya Rp15.000/meter. Padahal tanah itu satu hamparan, hanya berbatasan pohon pinang, tapi dihargai berbeda.

"Warga merasa diabaikan, proyek BendunganLau Simeme sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir Jokowi Widodo pada 16 Oktober 2024 lalu, tapi masalah uang ganti rugi tanah belum juga dibayarkan kepada masyarakat," tegas Kiki Handoko.

Ditambahkan Viktor Silaen, masyarakat juga sudah berulang-kali melakukan aksi unjuk rasa ke berbagai instansi dan lembaga serta yang terakhir ke Kantor BBWSS II Medan, tapi tidak juga membuahkan hasil.

Akhirnya, tandas Kiki Handoko dan Viktor Silaen, masyarakat berangkat ke Jakarta menemui Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI, untuk menuntut keadilan, agar tanah mereka yang terkena proyek bendungan segera diberi ganti rugi.

Tidak Bisa Berbuat

Menanggapi hal itu, Kepala BBWSS II MedanAgus Safari mengatakan, sejak dirinya menjabat sebagai pimpinan di BBWSS II pada Oktober 2024 lalu, sudah mendengar keluhan masyarakat terkait ganti rugi tanah tersebut dan berusaha mendalami masalahnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu warga.

"Saat pengunjuk rasa datang ke kantor BBWSS II, saya menerima aspirasi masyarakat dan meminta kepada warga, apa yang harus saya perbuat untuk membantu mereka, tanpa melanggar hukum, karena kasus ganti rugi tanahLau Simeme ini sedang dalam proses hukum di pengadilan," katanya sembari menambahkan, pihaknya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kecuali menunggu putusan pengadilan.(*)