Pj Gubernur Sumut A Fatoni Serahkan DIPA dan TKD TA 2025

Medan (harianSIB.com)
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se-Sumut secara digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Rabu (11/12/2024).

Sebagai informasi, anggaran belanja negara tahun 2025 di Sumut sebesar Rp63,24 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Belanja Pemerintah Pusat di Sumut sebesar Rp18,05 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp9,66 triliun, belanja barang Rp6,16 triliun, belanja modal Rp2,16 triliun serta belanja sosial Rp69,39 miliar.

Sementara alokasi TKD di Sumut sebesar Rp45,18 triliun, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 2,51 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp27,43 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp1,97 triliun, DAK non fisik Rp8,47 triliun, insentif fiskal Rp210 miliar dan Dana Desa Rp4,57 triliun.

Pada kesempatan itu Fatoni menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa fokus belanja pada APBN tahun 2025 difokuskan melalui pembuatan bidang pembangunan prioritas untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan.

"Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan subsidi, serta perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih cepat sasaran dan berkeadilan. Sedangkan kepada kuasa penggunaan anggaran kepala satuan kerja di wilayah Sumut disampaikan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti efisien dan efektif," jelasnya.

Oleh karena itu Fatoni mengatakan, kebijakan 2025 diarahkan untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah kemudian pengembangan dan pembangunan sentra baru di daerah, mendorong pemerataan dan kesejahteraan. Dilanjutkan dengan perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan lokal taxing power serta pengembangan pembiayaan inovatif.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan beserta pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, yang akan menggerus lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital.

Disampaikan juga, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045, kualitas SDM harus ditingkatkan, kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif termasuk penguatan mutu bagi anak sekolah harus menjadi prioritas utama.

Terkait dengan hal tersebut, disampaikan juga sejumlah instruksi Presiden Republik Indonesia yakni anggaran pendidikan melalui beberapa kementerian lembaga dan transfer ke daerah harus direview dan ditata kembali, khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana sekolah atau kampus dan untuk operasional sekolah.

Selanjutnya, anggaran infrastruktur transfer ke daerah agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan terutama yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas komunikasi dan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPB Sumut Indra Soeparjanto mengatakan, APBN merupakan instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan dan krisis. Peranan yang penting ini mengharuskan APBN terus menjaga kesehatan kredibilitas dan integritasnya agar tidak menjadi sumber masalah.

Dia mengatakan perekonomian Sumut tumbuh 5,20% pada triwulan III 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 4,92%. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III 2024 berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara angka inflasi Sumut 2024 mencapai 1,49% lebih rendah dari nasional 1,5%. (*)