Berkat Laoli Desak Pemprov Segera Audit PT PSU Alami Kerugian Rp119,51 Miliar

Medan (harianSIB.com)

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoli mendesak Pemprov Sumut segera mengaudit menyeluruh oleh lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap PT Perkebunan Sumut (PSU) yang mengaku merugi sebesar Rp119,51 miliar pada 2024, guna mengetahui penyebab meruginya perusahaan tersebut.

"Segera lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional, mulai dari produktivitas lahan, biaya produksi, hingga efisiensi penggunaan sumber daya. Termasuk mengidentifikasi faktor penyebab kerugian, seperti penurunan harga TBS (Tandan Buah Segar), inefisiensi operasional atau kebocoran keuangan," tandas Berkat Kurniawan Laoli kepada wartawan, Senin (20/1/2025), di DPRD Sumut.

Menurut politisi Partai NasDem ini, audit total ini sangat penting dilakukan untuk memastikan efisiensi dan transparansi sekaligus reformasi manajemen, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan hasil perusahaan, tidak seperti selama ini merugi terus dan selalu meminta penyertaan modal dari APBD Sumut.

Sebenarnya, tambah Berkat, pihaknya tidak terlalu heran atas penjelasan Plt Dirut PT PSU, Lies Handayani Siregar, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Sumut, baru-baru ini, bahwa perusahaan yang dipimpinnya merugi sebesar Rp119,51 miliar pada tahun 2024.

"Tidak terlalu heran kita perusahaan yang mengelola kebun sekitar 13.092 hektare perkebunan sawit di Tanjung Kasau Batubara dan Mandailing Natal tersebut dilaporkan merugi, sebab semenjak saya jadi anggota dewan pada 2019 hingga sekarang tetap dilaporkan merugi. Padahal PT PSU juga memiliki dua pabrik pengolahan CPO di Tanjung Kasau dan Simpang Gambir Batubara," ujar Berkat.

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi A ini mendorong Pemprov Sumut untuk mengembangkan strategi yang lebih inovatif. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada melalui skema kerja sama yang lebih modern dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, tambahnya, perlunya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam menangani masalah ini, dengan tujuan agar PT PSU dapat kembali menjadi aset yang produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Tidak seperti selama ini, hanya membebani APBD melalui penyertaan modalnya.

"Pemprov Sumut juga bisa segera menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaan lahan yang tidak produktif agar menghasilkan nilai tambah atau mencari mitra strategis atau investor baru untuk mendapatkan suntikan dana segar guna restrukturisasi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan perkebunan tersebut," ujar Berkat Laoli.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten dan terarah, tambah anggota dewan Dapil Kepulauan Nias ini, PT PSU memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan kembali menjadi perusahaan yang sehat dan kompetitif.(*)