Dr Lily Prihatin, 142 SD Milik Pemerintah di Medan Bisa Kekurangan Murid Sampai Harus Digabung

Medan (harianSIB.com)
Anggota Komisi 2 DPRD Medan Dr Lily MH MBA prihatin terhadap kondisi pendidikan di Kota Medan, pasalnya 142 sekolah dasar (SD) negeri akan digabung guna efisiensi anggaran. Padahal kata politisi PDI Perjuangan ini, tahun-tahun sebelum reformasi SD negeri sangat diminati masyarakat, jumlah muridnya sangat banyak.

Padahal kata Lily, SD negeri milik pemerintah (Pemko), bukan menyewa. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas lewat dana BOS, guru ASN digaji negara sedangkan guru honorer mendapat gaji dari APBD, murid-murid juga bebas uang sekolah.

"Jadi sesungguhnya semua kebutuhan sekolah negeri sudah tersedia. Tidak seperti sekolah swasta, membangun gedung biaya sendiri, gaji guru dari uang sekolah murid, tapi bisa maju dan berkembang. Tapi kok sekolah negeri bisa-bisanya kekurangan murid, sampai 142 sekolah akan digabung," kata Lily kepada wartawan, Senin (10/3/2025) di ruang kerjanya.

Menurut Lily, hal ini terjadi mungkin dikarenakan mutu sekolah negeri kurang baik, apakah itu tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Sehingga keluarga yang ekonominya menengah ke atas lebih memilih anaknya sekolah di swasta, karena tenaga pendidiknya berkualitas gedung sekolahnya juga nyaman.

Benny Sinomba Siregar

"Di sekolah swasta walaupun uang sekolahnya mahal tapi orangtua yang punya visi ke depan lebih mementingkaan kualitas pendidikan bagi anak-anaknya. Seperti orang Batak, habispun semua harta bendanya dijual, asalkan anaknya pintar di sekolah, bahkan tidak jarang orang yang ekonominya pas-pasan menyekolahkan anaknya ke swasta, karena lulusannya memiliki pengetahuan akademik lebih baik," ungkapnya.

Dia mencontohkan seperti rumah sakit, misalnya di rumah sakit A ada dokter yang terkenal bertangan dingin, banyak pasien yang sudah sembuh. Tentu orang ramai-ramai berobat ke rumah sakit tersebut mendengar ada dokter yang baik. Begitu juga di sekolah, jika di SD negeri para pendidiknya terkenal pintar dan lengkap prasarananya, pasti banyak anak-anak bersekolah di SD negeri.

Di sisi lain kata Lily, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi niat orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Meski di SD negeri tidak membayar uang sekolah, tapi karena ekonomi sulit, lebih baik membawa anaknya membantu bekerja seperti berjualan atau mencari barang bekas (botot). Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemko, khususnya dinas pendidikan agar SD megeri di Kota Medan kedepan jadi idola masyarakat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi 2 DPRD Medan Kasman Marasakti Lubis, orang tua sekarang cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke SD swasta. Apalagi sebelum SD, anak-anak juga sekolah TK swasta dan umumnya melanjut ke SD swasta juga.

Tapi di sisi lain politisi PKS ini melihat ada faktor makin sedikitnya reproduksi anak beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 60an sampai 80an, satu rumah tangga anaknya bisa 15 orang, minimal 5 orang. Kalau punya anak 5 dianggap sudah banyak, rata-rata orang punya anak 3, bahkan 2 atau 1. "Kalau anaknya 1 kan tanggungannya sedikit ke swasta aja sekolahnya," tuturnya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar yang dihubungi wartawan membenarkan penggabungan sekolah tersebut. Sebanyak 142 sekolah akan digabung menjadi 85 sekolah, 57 sekolah lagi bergabung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memiliki program perencanaan ke depan untuk peningkatan mutu pendidikan unggul setelah penggabungan nanti.

"Penggabungan dilakukan ada kaitannya dengan sarana dan prasarana sekolah, seperti kondisi murid serta kondisi SDM pendidiknya. Artinya, nanti akan kita analisa untuk dijadikan lebih produktif, efisien dan bisa dikontrol, setelah itu kita menuju peningkatan mutu sekolah," kata Benny Sinomba.

Benny Sinomba menceritakan, kondisi SD di Medan sekarang ini muridnya ada yang 12-13 murid per kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Padahal minimal, jumlah murid di SD Negeri minimal 168 orang atau 28 murid per kelas. Lewat penggabungan jumlah murid akan dibuat jadi normal.

"Dalam satu lokasi bisa kita buat jadi 3 sekolah dan 3 kepala sekolahnya. Dengan ketentuan, satu sekolah masuk pagi yang dua lagi masuk sore, cuma pindah lokasi saja," terang Benny. (**)