Anggaran Pengharum Ruangan, Sewa Videotron dan Tanaman Hias DPRD SU Miliaran Rupiah

Medan(harianSIB.com)

Di tengah gencarnya seruan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dan memangkas belanja yang tidak prioritas, DPRD Sumut belum melakukannya, terbukti mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pengharum ruangan, tanaman hias, sewa billboard, videotron dan video wall di APBD TA 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan dari sejumlah anggota DPRD Sumut yang tidak bersedia namanya ditulis, Jumat (30/5/2025), di DPRD Sumut, adapun sejumlah mata anggaran yang dialokasikan di Sekretariat Dewan untuk sewa 20 titik billboard sebesar Rp700 juta, pemeliharaan videotron dan video wall yang terpampang di halaman gedung dewan masing-masing menyerap Rp200 juta dan Rp105 juta.

Selain itu, ada juga belanja untuk pengharum ruangan yang menembus angka Rp185 juta, nyaris setara dengan anggaran pemeliharaan sound system yang juga berada di angka Rp200 juta, sewa tanaman hias dua kali tercatat dengan nilai total Rp183 juta.

"Belum termasuk pemeliharaan alat kantor, komputer dan jaringan yang secara keseluruhan menelan dana lebih dari Rp1 miliar. Bahkan belanja ulos yang ditempeli di dinding gedung dewan yang belum jelas urgensi dan peruntukannya, dialokasikan sebesar Rp100 juta.

Hal ini memicu sorotan tajam dari publik, mengingat Presiden dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya belanja yang fokus pada pelayanan publik dan dampak langsung bagi masyarakat.

"Anggaran itu seharusnya digunakan secara tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, apalagi untuk hal-hal yang tidak berdampak signifikan," ujar sejumlah anggota dewan yang tidak ingin disebut namanya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengakui, ada dialokasikan anggaran untuk pengharum ruangan, tanaman hias, sewa billboard, videotron dan video wall di APBD TA 2025. Tapi besarannya, dia tidak mengetahui secara pasti.

Ketika ditanya mengapa Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut tidak mencoret anggaran yang dianggap pemborosan tersebut saat pembahasan APBD, Zeira Salim Ritonga yang juga anggota Banggar tersebut mengatakan, akan menjadi bahan masukan bagi anggota dewan untuk menelitinya dalam P-APBD Sumut nantinya.

"Ya, ini masukan bagi kita, jika masyarakat menuntut transparansi anggaran, tentu kita di Banggar akan mempelajarinya secara detail, agar di P-APBD Sumut 2025 bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini," ujar Zeira sembari menambahkan, informasi dari wartawan akan menjadi masukan bagi legislatif.(*)