Gubernur Sumut Minta BPK RI Coret Anggaran dan Belanja OPD "Aneh-aneh" di APBD Sumut

Medan(harianSIB.com)
Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersikap tegas dengan mencoret anggaran atau belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Sumut yang "aneh-aneh", agar kejadian belanja yang tidak efektif tidak terulang kembali.

Penegasan itu disampaikan Bobby Nasution dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus dan Gubernur Sumut Bobby Nasution atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumut TA 2024" yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus yang dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Hendry Simatupang, Kamis (12/6/2025) di DPRD Sumut.

"Bapak pimpinan BPK RI, Izinkan saya dalam kesempatan kali ini juga bersama-sama dengan para pimpinan dan anggota DPRD, agar anggaran OPD aneh-aneh dicoret saja pak. Tidak perlu ada belanja aneh-aneh lagi," ujar Bobby Nasution.

Bobby juga meminta pimpinan dan anggota dewan agar mengkritisi anggaran di seluruh OPD Pemprov Sumut, agar kejadian atau kesalahan terulang dalam pengalokasian belanja yang tidak efektif tidak terjadi lagi, khususnya di Pemprov Sumut.

Penegasan itu disampaikan Bobby menanggapi pidato anggota IV BPK RI Haerul Saleh terkait ditemukannya permasalahan di Pemprov Sumut yang beberapa kali berulang, sehingga menjadi tanda tanya kenapa kesalahan tersebut terus berulang.

"Kita juga bingung, mengapa ada masalah berulang padahal biasanya, kalau sudah dibuat salah sekali, tidak lagi kedua kali, sehingga opini WTP ini hampir degradasi istilahnya. Padahal sudah kami sampaikan dalam laporan sebelumnya," ujarnya sembari berharap menjadi perhatian serius oleh Pemprov Sumut untuk dapat dilaksanakan.

Dijelaskan Bobby, dengan berhasilnya Pemprov Sumut meraih opini WTP yang ke 11 kali berturut-turut, harus menjadi penyemangat bagi seluruh penyelenggaran pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, sebab mendapatkan WTP bukan hanya tradisi, tapi harus bisa menjadi budaya kerja yang mencerminkan peningkatan pembangunan.

"Kedepannya tentu harus ada pengingat bagi kita semua, agar tidak ada lagi masalah yang berulang. Ini harus menjadi perhatian khusus, baik bagi saya selaku gubernur dan juga bagi seluruh OPD dan legislatif," katanya.

Bobby menyadari, ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Sumut dan hal ini menjadi perhatian tentunya kepada seluruh jajaran Pemprov Sumut, agar tetap mencermati dan mematuhi seluruh saran dan masukan yang disampaikan BPK RI.

Berkaitan dengan itu, Bobby tetap mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK RI untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang, agar lebih baik lagi serta pengawasan yang efektif, objektif dan konstruktif dari DPRD Sumut, sehingga kemitraan yang harmonis dan telah terbina selama ini dapat dipertahankan.(*).