Polda Sumut Tunggu Hasil Pusat soal Dugaan 212 Merek Beras Oplosan

Medan(harianSIB.com)
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu informasi resmi dari pusat terkait dugaan pengoplosan 212 merek beras yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, saat menjawab harianSIB.com dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Redaksi Harian SIB, Selasa sore (15/7/2025).

Ia menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti apabila ditemukan praktik pengoplosan di wilayah Sumatera Utara.

"Prinsipnya, kami menunggu informasi resmi dari pusat dan akan memastikan langsung kebenarannya. Jika ada temuan di Sumut, kami akan segera mengusut dan menertibkan karena hal itu merupakan pelanggaran," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian telah menyampaikan bahwa dugaan pengoplosan 212 merek beras telah dilaporkan ke Kapolri dan Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, kata Ferry, Polda Sumut belum menerima informasi lanjutan terkait dugaan tersebut.

"Yang jelas, kita belum ada menerima informasi apapun soal beras oplosan di Sumut, meskipun datanya sudah dilimpahkan ke Polri dan Kejagung," imbuhnya.

Ferry menambahkan, Polda Sumut terbuka terhadap segala informasi dari masyarakat, khususnya jika ada indikasi kecurangan dalam distribusi atau penjualan beras.

"Kalau ada informasi yang masuk, sampaikan ke kami. Kami akan usut dan tertibkan. Kami tidak akan diam jika terbukti ada pelanggaran," ujarnya.

Terkait harga beras di Sumut yang masih tergolong tinggi, sementara produksi disebut surplus oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Sumut, Ferry menyatakan, isu tersebut menjadi ranah Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Di Sumut ada Satgas Pangan yang akan menertibkan persoalan ini. Kalau soal data surplus atau stok Bulog yang mencukupi tapi harga tetap tinggi, biarlah Satgas dan pihak terkait yang menyampaikan hasilnya," jelasnya.

Audiensi yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu turut dihadiri dua Wakil Pemimpin Redaksi Harian SIB, Ir Parluhutan Simarmata dan Anton Panggabean.

Bulog Sumut Ikut Tunggu Arahan

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menyatakan belum bisa memberikan komentar terkait dugaan pengoplosan 212 merek beras tersebut. Ia menyebutkan pihaknya masih menunggu arahan dari Polri.

"Mohon maaf, kita tunggu saja tindak lanjut dari Polri. Soal itu saya belum bisa beri tanggapan," ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa siang (15/7/2025).

Namun, terkait kualitas beras Bulog yang beredar di pasaran, Budi memastikan beras medium Bulog sudah sesuai standar nasional. Misalnya, butir patah maksimal 25 % dan sejauh ini tetap sesuai.

Ekonom Gunawan Benyamin menilai, maraknya dugaan beras oplosan disebabkan minimnya pengawasan mutu dan sulitnya membedakan kualitas beras secara kasat mata. Menurutnya, masyarakat awam tidak dapat menilai kualitas beras hanya dari warna, bau, atau harga.

"Yang bisa menilai secara objektif adalah laboratorium, bukan masyarakat biasa. Jadi pengawasan mutu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah," jelasnya saat diwawancarai, Selasa sore (15/7/2025).

Gunawan juga memberi contoh, jika harga pokok produksi beras seharusnya Rp16.000 per kilogram, tetapi ada yang menjual di harga Rp14.000, maka itu patut dicurigai sebagai bentuk pengoplosan atau praktik curang lainnya.

"Fungsi pengawasan yang ketat sangat penting agar masyarakat tidak tertipu. Mereka berhak mendapatkan beras sesuai kualitas dan takaran," tegas Gunawan.(*)