HKBP Gelar Seminar Lingkungan Hidup, Serukan Aksi Nyata Selamatkan Danau Toba dan Tanah Batak

Jakarta (harianSIB.com)
Gereja HKBP resmi membuka rangkaian kegiatan nasional "Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup" dengan menggelar seminar perdana bertema "Merawat Lingkungan Hidup: Iman yang Hidup dalam Aksi Nyata" di HKBP Sudirman, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

Seminar ini menjadi pijakan penting menuju doa bersama nasional pada 18 Agustus 2025 mendatang di Tugu Proklamasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ompui Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, yang dikeluarkan pada 11 Juni lalu sebagai panggilan iman menghadapi krisis ekologi di Tanah Batak.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, St. Dr. Ir. Leo Hutagalung, MSCE, menegaskan seminar ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi panggung advokasi dan perlawanan atas kerusakan lingkungan yang terus berlangsung di kawasan Danau Toba.

"Doa kita akan memuncak di Tugu Proklamasi, Jakarta, bukan tanpa makna," ujar Leo Hutagalung, "Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Tanah Batak dari kerusakan lingkungan, dan membebaskan Danau Toba dari cengkeraman industri yang tak bertanggung jawab."

Tema besar kegiatan ini, "Merawat Lingkungan: Menyelamatkan Tanah Batak dan Melestarikan Danau Toba", menjadi semangat utama dalam setiap seminar, diskusi, hingga aksi nyata.

Leo menyebut seminar ini "luar biasa" karena menghadirkan pembahasan konkret, bukan sekadar teori. "Tiga buku akan kita terbitkan dari paparan tiga panelis hari ini. Dan lima buku lagi akan menyusul dari seminar kedua pekan depan," ungkapnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses penulisan buku-buku tersebut.

Salah satu suara paling lantang dalam seminar ini datang dari Rocky Pasaribu, Direktur Eksekutif KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), yang mengungkap rekam jejak panjang dan kontroversial PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama ini telah dituding merusak lingkungan, melanggar hukum, dan menindas masyarakat adat sejak didirikan pada 1983.

Rocky menyoroti luasnya kerusakan akibat TPL yakni 63.000 hektar hutan alami berubah menjadi monokultur eukaliptus, puluhan bencana ekologis, serta pelanggaran terhadap 23 komunitas adat.

"Mereka mencuri sumber daya kita secara sistematis," tegasnya, menyebutkan pula kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, petani adat yang sempat dipenjara karena mempertahankan lahannya sendiri.

Dari sisi ketenagakerjaan, TPL dikritik keras karena mempekerjakan ribuan buruh harian lepas dengan upah rendah dan kondisi kerja tidak layak.

Suara kritis juga datang dari Adrian Rusmana, ekonom korporasi yang menganalisis model bisnis dan keuangan TPL. Ia menyebut bahwa meski perusahaan ini masih beroperasi, kinerjanya "berdarah-darah" secara finansial dan menjadi beban risiko bagi investor.

"Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga soal kehancuran nilai ekonomi dan reputasi investasi nasional," jelas Adrian.

Ia membeberkan bahwa seluruh penjualan TPL ke perusahaan afiliasi diduga merupakan bentuk penghindaran pajak, sementara laporan keberlanjutan perusahaan diragukan akurasinya.

Adrian juga menyoroti rencana penjualan 90% saham TPL ke perusahaan asal Hong Kong. "Hati-hati, ini bisa jadi kuda troya. Ganti nama tapi praktik lama tetap jalan," ujarnya.

Peringatan juga datang dari Togu Pardede, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, yang menyampaikan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Danau Toba tengah dievaluasi.

Mulai 21 Juli 2025, asesor UNESCO akan menilai sejauh mana perbaikan pasca "kartu kuning" yang diberikan pada 2022. "Ini adalah saat kritis. Kalau kita gagal, maka dunia akan menyaksikan kita gagal menjaga warisan Tuhan," tegasnya.

Ia menyoroti deforestasi, konflik lahan, dan pembangunan tidak sinkron antar kabupaten sebagai penyebab utama krisis ekologi di Toba. Namun, Togu juga membawa harapan. Ia menunjukkan contoh sukses geopark di Belitung dan Bali yang mampu mengubah konservasi menjadi kekuatan ekonomi.

"Jika masyarakat kita dilatih, diberdayakan, dan disadarkan, maka geopark ini bisa menjadi berkah dan penggerak ekonomi lokal," tandasnya.

Seminar ini menjadi langkah awal menuju doa bersama nasional pada 18 Agustus di Tugu Proklamasi. Agenda ini akan menghimpun hasil dua seminar menjadi refleksi kolektif bagi bangsa, seraya mendorong kebijakan perlindungan lingkungan, keadilan bagi masyarakat adat, serta perombakan model pembangunan yang selama ini eksploitatif.

Leo Hutagalung menutup dengan seruan: "Kita tidak boleh diam. Kita harus berdoa sambil bekerja. Ini bukan hanya tugas gereja, tetapi panggilan bagi setiap orang beriman yang ingin melihat Tanah Batak dan Danau Toba kembali pulih." (*)