Unjuk Rasa Warga dan Mahasiswa di Kantor Bupati Langkat Tuntut Penindakan Perusakan Hutan Lindung Diwarnai Kericuhan

Dalam pertemuan itu, utusan mahasiswa menyampaikan bahwa persoalan perambahan hutan mangrove di Desa Bubun telah berlangsung sejak tahun 2014. Mereka meminta pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyatakan akan membantu sesuai dengan kewenangan kabupaten.

"Sampaikan apa yang menjadi kewenangan kabupaten, akan kita bantu," ucapnya.

Syah Afandin, yang juga dikenal dengan panggilan Ondim, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.

"Kita diamanatkan oleh rakyat. Ketika masalah ini ada, kita harus hadir dan melihat langsung apa pelanggarannya," ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa Pemkab Langkat kecolongan dalam pengawasan. Menurutnya, dugaan pelanggaran perlu dicek secara detail.

"Ini baru indikasi. Kita juga tidak menguasai kawasan itu, makanya kita minta pihak kehutanan memeriksa legalitasnya, mana yang legal dan mana yang tidak," tegasnya. (*)