Tender Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD SU Sedot Anggaran Rp1,2 Miliar

Medan(harianSIB.com)
Tender rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Sumut menyedot perhatian publik setelah tercatat menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 miliar lebih, sehingga menimbulkan pertanyaan berbagai pihak, di tengah efesiensi anggaran justeru dilakukan rehabilitasi.

Angka yang fantastis tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam daftar rehabilitasi fasilitas DPRD Sumut tahun ini.

Dari hasil penelusuran wartawan, Selasa (29/7/2025), pada Juli tahun ini, proyek tersebut juga disertai belanja jasa konsultansi pengawasan senilai Rp79 juta lebih, sehingga total anggaran untuk rumah dinas Ketua DPRD mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.

Ironisnya, dana sebesar ini digelontorkan di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan APBD dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan skala rehabilitasi yang menghabiskan dana sebesar itu, sementara berbagai fasilitas publik lainnya masih memerlukan perhatian serius.

Selain rumah dinas Ketua DPRD Sumut, dana miliaran rupiah juga dialokasikan untuk rehabilitasi ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumut sebesar Rp870.950.000, rehabilitasi ruang Komisi DPRD Rp786.000.000, rehabilitasi kamar mandi aula dan gedung paripurna dewan, masing-masing sebesr Rp137.770.000. Ditambah jasa konsultansi pengawasan untuk tiap proyek, total seluruh belanja mencapai lebih dari Rp3,4 miliar.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Sekwan DPRD Sumut Zulkifli, tidak pernah mau menerima apalagi bersahabat dengan para wartawan dan selama menjabat menjadi Sekwan belum pernah sekalipun bersilaturahmi dengan para wartawan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut Efi Julianti, belum lama ini menegaskan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka.

"Semua program yang memakai dana APBD kami sampaikan secara transparan di SIRUP LKPP. Jadi, apa yang terlihat di SIRUP LKPP tersebut, itulah yang dilakukan, kecuali ada koreksi," ujarnya.

Namun, transparansi semata tidak cukup untuk menjawab kekhawatiran publik terkait efektivitas, urgensi dan prioritas penggunaan dana daerah. Kritik terus bergulir, terutama soal standar pembiayaan yang dianggap "mewah" untuk bangunan yang bukan aset pelayanan langsung ke masyarakat.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut Nezar Djoeli menanggapi tender rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumut dengan anggaran signifikan Rp1,2 miliar plus anggaran pengawasannya, merupakan satu hal yang ambigu tentang peletakan anggaran di Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut sedang efisiensi mengingat banyaknya utang dan keperluan dasar lainnya di RPJMD. Pemerintahan Gubernur Sumut Bobby Nasution memerlukan anggaran, tetapi anggota dewan menikmati fasilitas yang bisa mencederai hati rakyat saat ini," katanya.(*)