Viktor Silaen: P-APBD Sumut 2025 Harus Pro Rakyat

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM menegaskan, pagu anggaran di P-APBD Sumut TA 2025 yang saat ini sedang dibahas intensif antara eksekutif dan legislatif harus benar-benar pro rakyat atau program-program yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan rakyat, bukan hanya kegiatan seremonial semata.

"Anggaran demi anggaran yang tercantum dalam P-APBD 2025 jangan hanya kegiatan yang rutinitas atau seremonial, penyediaan fasilitas kantor atau sekretariat. Tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Minggu (14/9/2025), melalui telepon di Medan.

Pagu anggaran P-APBD Sumut kali ini, tambah politisi Partai Golkar Sumut ini, harus difokuskan kepada kesejahteraan petani, nelayan, kesejahteraan buruh, pekerja media yang tidak pernah ada perhatian pemerintah, pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan masyarakat kecil lainnya.

"Saudara-saudara kita inilah yang paling terimbas saat kondisi ekonomi terpuruk saat ini. Jadi alangkah baiknya, kita memperhatikan kondisi ekonominya, dengan memberi bantuan stimulus ataupun modal usaha, agar kehidupan mereka bisa terangkat," ujar anggota dewan Dapil Tapanuli ini.

Viktor berharap agar Badan Anggaran (Banggar) eksekutif dan legislatif memfokuskan P-APBD TA2025 untuk program kerakyatan, seperti program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dasar, sosial dan kemasyarakatan, juga tidak kalah pentingnya, agar bisa langsung dirasakan manfaatnya.

Menurut anggota Komisi D ini, P-APBD 2025 merupakan momentum untuk memperbaiki alokasi anggaran yang belum optimal, sekaligus menutup celah ketidakadilan pembangunan di daerah dan jangan lagi ada anggaran yang tidak tepat sasaran.

Berkaitan dengan itu, Viktor berharap agar pembahasan P-APBD Sumut TA 2025 ini harus dilakukan dengan analisis dan kajian yang matang dan yang terpenting harus pro rakyat, sehingga ke depan tidak ada lagi pergeseran anggaran, hanya demi kepentingan kelompok maupun golongan.

"Kita juga mendorong Pemprov Sumut agar lebih transparan dalam menyusun program kerakyatan, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya, agar tidak ada lagi temuan aparat penegak hukum terkait tindak pidana korupsi," tandas Viktor Silaen.(*)