Di Paripurna DPRD SU Gubernur Sumut Siap Merevisi Pergub Terkait Tunjangan Perumahan Dewan

Seperti diberitakan sebelumnya, tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Sumut dinilai sangat fantastis, yakni sebesar Rp40 Juta hingga Rp60 juta/bulan, sehingga para anggota legislatif setuju direvisi demi efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tapi dengan catatan, revisi biaya sewa rumah dinas tersebut dihitung oleh tim appraisal demi efisiensi, sebab penetapan tunjangan perumahan ini bukan lembaga legislatif yang menentukan, tapi berdasarkan Pergub Sumut.

Seperti yang disampaikan Subandi sebelumnya kepada wartawan, besaran tunjangan perumahan dewan bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sepihak oleh anggota DPRD. Tapi mengikuti petunjuk teknis yang ada dan ditentukan oleh tim appraisal.

Misalnya, rumah pimpinan DPRD disetarakan dengan rumah gubernur, Wakil Ketua DPRD setara Wakil Gubernur, dan anggota dewan setara dengan Sekdaprov Sumut.

Menurutnya, tim appraisal bertugas menghitung nilai sewa rumah yang layak di pusat kota sebagai acuan pemberian tunjangan. Setelah proses itu selesai, barulah pemerintah menetapkan angka tunjangan untuk diberikan kepada anggota dewan. Dengan mekanisme ini, transparansi dan keadilan dapat terjaga.(*).

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD SU Sebesar Rp40 Juta - Rp60 Juta/Bulan

Polemik Royalti Musik di Kafe, Wamenko Otto Usul Segera Revisi UU Hak Cipta

Anggota DPD RI Bertemu Wakil Bupati Labuhanbatu Bahas Proyek Strategis Nasional dan DBH Perkebunan

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law

Gugatan UU TNI Hasil Revisi ke MK Bertambah Jadi 8 Perkara

Gugat UU TNI, Mahasiswa Minta MK Batalkan Hasil Revisi dan Hukum Presiden-DPR