Pdt Penrad Siagian Desak PT TPL Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Pertahankan Tanah Leluhurnya

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi mendesak manajemen PT Toba Pulf Lestari (TPL) untuk segera menghentikan praktik kekerasan terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah leluhurnya, karena cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi menambah kemarahan rakyat.

Desakan tersebut disampaikan Penrad Siagian kepada wartawan, Selasa (23/9/2025) melalui WhatsApp dari Jakarta menanggapi adanya bentrokan antara pekerja PT TPL dan masyarakat adat Sihaporas di kawasan Buttu Pangaturan, Kabupaten Simalungun, pada Senin pagi (22/9/2025).

Menurut Penrad, insiden kekerasan tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, yang menyebabkan lima warga mengalami luka-luka serta terjadinya kerusakan terhadap rumah adat, posko, dan beberapa kendaraan milik warga.

"Saya mengingatkan PT TPL untuk berhenti melakukan kekerasan kepada masyarakat, tidak perlu dihadapi dengan senjata dan pentungan. Masyarakat hanya mempertahankan hak atas tanah leluhurnya," ujar anggota dewan Dapil Sumut itu.

Baca Juga:

• Jonny Buyung Saragi Terkait PT TPL: Tak ada Gunanya Demo di Daerah, Datangi Istana

Penrad yang juga pendeta GBKP ini meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Simalungun, segera hadir memberikan perlindungan kepada warga yang menjadi korban. Kepolisian harus hadir dan menjaga masyarakat yang mendapatkan kekerasan oleh para pekerja PT TPL. Jangan ikut masuk dan larut dalam konflik yang bukan menjadi tugasnya.

"Dalam kasus ini, Polres Simalungun harus menindak tegas pelaku kekerasan dan juga merespons dengan cepat laporan masyarakat saat adanya insiden kekerasan. Jangan sampai laporan pihak perusahaan didahulukan dan laporan masyarakat dikesampingkan," katanya.

Lebih jauh Penrad mengusulkan agar kawasan konflik dinyatakan steril dengan menghentikan seluruh aktivitas PT TPL untuk mencegah bentrokan susulan, sehingga untuk lebih fokus menyelesaikan konflik ini, DPD akan menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi atas konflik agraria tersebut.

"Semua harus duduk bersama agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan terus menimbulkan kerugian serta korban akan terus berjatuhan," kata Penrad Siagian seraya menegaskan, tindak kekerasan dalam kondisi konflik agraria tidak bisa dibenarkan.

Menurut Penrad, dalam situasi apa pun, kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi dalam konflik agraria yang telah lama terjadi di Sihaporas, masyarakat adat yang mempertahankan hak leluhurnya tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan.(*).

LPA Sebut Ada Penurunan Kekerasan Terhadap Anak di Deliserdang

Petarung Wanita UFC Marah Harus Telanjang di Timbang Badan

Polsek Perdagangan Ringkus Pelaku Percobaan Pencurian dengan Kekerasan

Viral di Medsos, Suami Anggota DPRD Asahan Bentak dan Marahi Polisi karena Ditilang

Bank Dunia Bantah Data Prabowo Soal 99% Rakyat Hidup Pas-pasan

Jokowi Bicara Pihak yang Takuti Rakyat, Ini Reaksi Gerindra