FPG DPRD SU: 3.005, 65 Km Jalan Provinsi di Sumut, 4, 78 Persen Rusak Ringan dan 17 Persen Rusak Berat

Medan(harianSIB.com)

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut menegaskan, dari 3.005, 65 Km panjang jalan provinsi yang ada di Sumut, hanya sekitar 54,56 persen yang dinyatakan dalam kondisi baik dan sisanya terdiri dari 21, 8 persen dalam kondisi sedang, 4, 78 persen rusak ringan dan 17 persen rusak berat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Aswin Parinduri dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda P-APBD Sumut TA 2025 pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, Ricky Anthony, Ihwan Ritonga, Salman Alfarisi dan dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, Selasa (23/9/2025) di DPRD Sumut.

Sementara itu, kata Aswin, jalan kabupaten/kota yang panjangnya mencapai 35. 379, 7 Km atau 80 persen dari seluruh jaringan jalan di Sumut masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, terutama di wilayah Kepulauan Nias sekitarnya.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Datangi Warga Pendemo di Galang, Blokir Jalan Dibuka

"Kondisi ini tentu sering menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan konektivitas antar wilayah. Kita harus menyadari bahwa jalan yang baik merupakan tulang punggung perekonomian rakyat khususnya bagi petani dan pelaku UMKM dalam mendistribusikan hasil produksinya," ujar Aswin.

Berkaitan dengan itu, kata Ketua Fraksi Partai Golkar ini, pihaknya meminta agar Pemprov Sumut memastikan percepatan serapan belanja modal, terutama proyek jalan provinsi jembatan dan irigasi demi kelancaran konektivitas antar wilayah di Sumut.

Seperti diketahui, tandas anggota Komisi D ini, jalan maupun jembatan provinsi serta infrastruktur publik lainnya, merupakan urat nadi ekonomi masyarakat Sumut, meskipun terjadi penyesuaian anggaran dalam perbaikan dan pembangunan.

Pemotongan

Di bagian lain pemandangan umum fraksinya, Aswin juga mencermati dengan serius adanya pemotongan anggaran sarana dan prasarana pertanian dari awalnya Rp36 miliar menjadi hanya Rp6 miliar di P-APBD Sumut TA 2025, sehingga menjadi pertanyaan bagi Fraksi Golkar.

"Pemotongan anggaran yang begitu drastis, tentu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan modernisasi pertanian, jika tidak didukung anggaran yang memadai," tandas Aswin.

Dikatakannya, dengan pemotongan anggaran tersebut, justeru semakin minim pelaksanaan program kerja. Padahal sektor pertanian merupakan penopang utama ketahanan pangan dan penyerap tenaga kerja di Sumut.(*).

Industri Fintech Diramalkan Gerus Tenaga Kerja Sektor Keuangan

Jalan Rusak di Bandarkhalifah Picu Naiknya Ongkos Angkut Hasil Pertanian

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Petani Harapkan Daftar Harga Pertanian di Simalungun

2019, Puluhan Km Jalan Provinsi Labura-Tobasa Ditargetkan Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat

Hingga Oktober 2018, Lahan Pertanian yang Diasuransikan 5.001,95 Ha