Program PRESTICE, Inisiatif Pemprov Sumut Beri Bantuan Hukum Masyarakat

Medan(harianSIB.com)

Pemprov Sumut bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Polda, Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait, memberikan akses perlindungan hukum kepada masyarakat melalui program perlindungan rakyat dengan restorative justice (PRESTICE).

Meski belum dilaunching, Pemprov Sumut telah menyelesaikan 106 kasus yang ada di masyarakat melalui restorative justice (RJ).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Siregar pada acara Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, bertema "Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice". Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (26/9/2025).

Aprilla menyebutkan, Pemprov Sumut telah berkolaborasi dengan Kementerian Hukum, serta Polda Sumut, yang tertuang dalam sebuah MoU.

Baca Juga:

• Kolaborasi BNN RI, Polda Sumut dan Polda Aceh Ungkap 1,7 Ton Narkoba

PRESTICE merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) dari visi misi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

Program itu didukung atas Pergub Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksana bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, serta Satuan Tugas Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice di Provinsi Sumut.

Targetnya, akan terbentuk 3.000 Posbankum hingga November 2025, yang terletak di 6.113 desa/kelurahan di Sumut. Posbankum itu katanya, akan memberikan layanan informasi hukum, layanan penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi serta layanan bantuan hukum dan advokasi.

"Program ini sudah berjalan walaupun launchingnya nanti pada November. Kita bergandengan dengan Kemenkum dan sudah ada 106 kasus yang diselesaikan secara restorative justice," ucap Aprilla.

Sementara Kepala Bagian Bantuan Hukum Bambang Harianto menambahkan, dari laporan yang diterima terdiri dari beragam kasus. Di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian sawit, hutang-pihutang, sengketa waris, pencemaran nama baik di media sosial.

Program PRESTICE melibatkan 53 organisasi bantuan hukum (OBH) yang tersertifikasi oleh Kementerian Hukum.

"Diharapkan program tersebut dapat mencegah kriminalisasi berlebihan dengan mengedepankan penyelesaian berbasis mediasi dan keadilan restoratif. Menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun tidak untuk kasus narkoba dan nilai kerugian kasus juga harus dibawah Rp2,5 juta," pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Yustifadini, Kepala Bagian Peraturan Perundag-undangan Kabupaten/Kota Victor Keenan Barus, dan Kasubbag Tata Usaha Winda Diana Silitonga. (*)

Pembobol ATM Eks Kakanwil Kemenkumham Pakai Uang Curian Beli Narkoba

Kanwil Kemenkum Sumut Harmonisasi Raperbup Tapteng tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Gugatan Baru! SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Diseret ke PTUN

Kanim TBA Siap Perkuat Perlindungan Migran dan Pencegahan TPPO Berbasis HAM

Shopar Hutagalung Beri Penjelasan Terkait Data Perlintasan Harun Masiku dan Penonaktifan Dirjen Imigrasi

4.248 Warga Binaan di Sumut Terima Remisi Natal 2024