Salmon Sumihar Sagala: Perintah Kapolri Usut Keracunan MBG Langkah Cepat Penyelamatan Anak Bangsa

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE menegaskan, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah cepat untuk penyelamatan anak bangsa sekaligus meminimalisir keresahan para orang tua anak didik.

"Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Namun, munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik," ujar Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025) di Medan.

Berkaitan dengan itu, tandas anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, jika kasus MBG beracun ini tidak segera ditangani, program ini bisa dipersepsikan negatif dan dianggap mengancam kesehatan alih-alih menyehatkan.

Tapi dengan adanya instruksi Kapolri sekaligus menurunkan tim Bareskrim mendalami peristiwa keracunan yang muncul, menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian tidak sekadar menunggu laporan, melainkan proaktif menelusuri akar masalah hingga ke dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di daerah-daerah.

Baca Juga:

• DPRD SU Desak Kementerian ESDM dan PT Pertamina Tata Ulang Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Semrawut

Tapi perlu diingat, katanya, upaya Bareskrim tentu tidak cukup bila tidak didukung gerak cepat kepolisian daerah, sehingga diharapkan kepada Polda Sumut untuk segera melakukan investigasi mendalam, apakah ada kasus serupa terjadi di daerah ini, demi kenyamanan para anak bangsa yang mengkonsumsinya.

"Dengan keterlibatan Polda Sumut secara serentak, investigasi bisa lebih komprehensif. Penyebab keracunan dapat dipetakan dengan detail, apakah bersumber dari kualitas bahan pangan, cara pengolahan, proses distribusi, atau adanya kelalaian penyedia layanan," katanya.

Dengan adanya keseriusan dari aparat kepolisian mengusut kasus keracunan MBG ini, dapat dimaknai sebagai momentum evaluasi sistemik, karena program MBG yang menyasar jutaan masyarakat harus memiliki standar keamanan pangan yang tinggi.

"Sudah saatnya audit menyeluruh terhadap rantai pasok dan pengolahan makanan dan harus dilakukan secara berkala agar kasus serupa tidak kembali terulang," katanya sembari berharap agar Polri perlu bersinergi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga Badan POM untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar.

Dengan sinergi tersebut, pengawasan bisa lebih ketat dan pelaksanaan program tetap sejalan dengan tujuan awalnya, yaitu menyehatkan masyarakat, bukan sebaliknya mengancam nyawa anak-anak generasi bangsa.

"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban dari program yang seharusnya membawa manfaat. Transparansi dalam proses investigasi akan memperkuat kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas pemerintah," ujar Salmon Sagala sembari berharap kepada Kapolri melakukan tindakan nyata dari seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polda di daerah. (*).

Kapoldasu Sambut Perintah Kapolri Sikat Habis Premanisme