Sutrisno: Kepala Daerah Sibuk Atraksi, Bukan Tingkatkan PAD

Medan(harianSIB.com)

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai banyak kepala daerah saat ini lebih sibuk melakukan aksi sensasional di depan kamera ketimbang serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Sutrisno dalam keterangannya di Medan, Rabu (2/10/2025). Menurutnya, pajak daerah yang dikelola provinsi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 mayoritas berasal dari kendaraan bermotor. Namun, sejumlah kepala daerah justru melakukan atraksi di jalan raya dengan dalih memperjuangkan PAD.

"Akrobat mempersoalkan plat nomor kendaraan luar provinsi hanya demi cari muka, bukan solusi. Publik muak dengan tontonan ini," kata Sutrisno yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa).

Ia mencontohkan, mulai dari aksi berjoget di hadapan suporter, touring jalan rusak hingga berujung kasus hukum, sampai menyetop truk di jalan dengan kamera berjejer. "Atraksi di depan kamera lebih penting daripada kesungguhan meningkatkan PAD," ujarnya.

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Siap Jalankan UHC Prioritas, Pastikan Tak Ada Pasien Ditolak

Sutrisno mengingatkan, provinsi sebagai daerah otonom tidak sama dengan negara bagian dalam sistem federal. Karena itu, semua kendaraan dengan plat nomor yang sah berhak melintas di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, optimalisasi PAD dari pajak kendaraan seharusnya dilakukan dengan pendataan valid jumlah kendaraan, menutup kebocoran data, dan menindak kendaraan yang tidak bayar pajak atau beridentitas ganda. Ia juga menyoroti praktik pengalihan BBM bersubsidi untuk industri, pajak air permukaan yang masih dihitung taksiran, maraknya rokok ilegal tanpa cukai, serta potensi pajak dari mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

"Masalah utama pemerintah bukan hanya penerimaan pajak, tapi juga pengeluaran. Kebocoran dan pemborosan anggaran sudah jadi kebiasaan. Itu yang harus dihentikan," tegas mantan anggota DPRD Sumut itu.

Sutrisno menambahkan, patriotisme kepala daerah saat ini bukan diukur dari aksi seremonial atau pencitraan. "Patriotisme itu ketika kepala daerah tidak korupsi, tidak memamerkan gaya hidup mewah, tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat, dan tidak memperdagangkan pengaruh," pungkasnya.(**)

Bupati Asahan Diduga Terima Ratusan Juta Rupiah Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sektor PPJ

Sutrisno Pangaribuan Gali Lagu Etnik Nasionalisme untuk Generasi Milenial

Lanal Dumai Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Rokok Ilegal Asal Malaysia

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Deliserdang Masih Rp 409 Miliar

Nilai Rokok Ilegal yang Beredar Nyaris Rp1 Triliun di 2018

Kepala BP2RD Medan Sebut Pertumbuhan Pajak Daerah Naik 20 Persen